Dewan Kolonel dan Dewan Kopral Jadi Babak Baru Puan Vs Ganjar
Kamis, 22 September 2022 - 16:52 WIB
"Baik Ganjar atau Puan sesungguhnya sama-sama memiliki keunggulan dan keterbatasan. Namun dalam konteks Puan, pekerjaan rumah lebih banyak dan paling sulit adalah soal meningkatkan elektabilitasnya," katanya.
Keputusan mempercepat siapa capres PDIP, kata Agung, semakin relevan karena semakin lama memutuskan kandidat, maka semakin sulit berkoalisi dengan partai lain. Sebab, parpol lain sudah mulai mengerucut dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Indonesia Raya (KIR), dan Poros Gondangdia (PG). Poros-poros tersebut sudah memiliki jagoannya masing-masing, baik capres maupun cawapres.
"Realitas politik ini terjadi karena memang hanya PDIP yang mampu secara mandiri memajukan paket capres-cawapres sesuai ketentuan presidential threshold. Sementara partai-partai lainnya, mesti berkoalisi dengan 1 atau 2 partai agar dapat masuk ke arena pilpres," katanya.
Langkah kedua, kata Agung, adalah perbedaan nalar mayoritas partai atas Pilpres 2024 penting untuk diadaptasi PDIP agar tak ketinggalan kereta. Apabila PDIP ingin menang 3 kali berturut-turut dalam Pileg dan Pilpres, maka strategi politiknya harus terintegrasi. Artinya strategi coattail effect yang dimiliki Ganjar perlu segera dieksekusi bila ia capresnya. Namun sebaliknya jika Puan yang dimajukan, maka perlu rekayasa politik (political engineering) untuk menyederhanakan koalisi yang ada, sehingga capres-cawapres yang muncul bisa diatasi saat berkontestasi.
"Jangan sampai Pemilu 1999 terulang kembali, di mana saat itu PDIP menang Pileg, namun kalah Pilpres karena Presiden yang terpilih saat itu adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur)," katanya.
Langkah ketiga, Megawati Sukarnoputri perlu bersikap tegas menertibkan beragam manuver yang terjadi menjelang Pilpres 2024, sebelum ia bulat dengan keputusannya memilih Capres PDIP. Sebab, bila muncul standar ganda dalam merespons manuver relawan politik Puan atau Ganjar, maka dampaknya bisa semakin dalam membelah partai baik secara eksternal dan internal.
Keputusan mempercepat siapa capres PDIP, kata Agung, semakin relevan karena semakin lama memutuskan kandidat, maka semakin sulit berkoalisi dengan partai lain. Sebab, parpol lain sudah mulai mengerucut dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Indonesia Raya (KIR), dan Poros Gondangdia (PG). Poros-poros tersebut sudah memiliki jagoannya masing-masing, baik capres maupun cawapres.
"Realitas politik ini terjadi karena memang hanya PDIP yang mampu secara mandiri memajukan paket capres-cawapres sesuai ketentuan presidential threshold. Sementara partai-partai lainnya, mesti berkoalisi dengan 1 atau 2 partai agar dapat masuk ke arena pilpres," katanya.
Langkah kedua, kata Agung, adalah perbedaan nalar mayoritas partai atas Pilpres 2024 penting untuk diadaptasi PDIP agar tak ketinggalan kereta. Apabila PDIP ingin menang 3 kali berturut-turut dalam Pileg dan Pilpres, maka strategi politiknya harus terintegrasi. Artinya strategi coattail effect yang dimiliki Ganjar perlu segera dieksekusi bila ia capresnya. Namun sebaliknya jika Puan yang dimajukan, maka perlu rekayasa politik (political engineering) untuk menyederhanakan koalisi yang ada, sehingga capres-cawapres yang muncul bisa diatasi saat berkontestasi.
"Jangan sampai Pemilu 1999 terulang kembali, di mana saat itu PDIP menang Pileg, namun kalah Pilpres karena Presiden yang terpilih saat itu adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur)," katanya.
Langkah ketiga, Megawati Sukarnoputri perlu bersikap tegas menertibkan beragam manuver yang terjadi menjelang Pilpres 2024, sebelum ia bulat dengan keputusannya memilih Capres PDIP. Sebab, bila muncul standar ganda dalam merespons manuver relawan politik Puan atau Ganjar, maka dampaknya bisa semakin dalam membelah partai baik secara eksternal dan internal.
(abd)
tulis komentar anda