Dewan Kolonel dan Dewan Kopral Jadi Babak Baru Puan Vs Ganjar

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) dinilai tengah menghadapi persoalan internal dan eksternal menjelang Pemilu 2024. Persaingan Puan Maharani dan Ganjar Pranowo yang kembali muncul ditambah lagi kebijakan Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDIP menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro mengatakan, dinamika internal PDIP kembali memanas setelah muncul Dewan Kolonel sebagai struktur informal di dalam Fraksi PDIP untuk mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (capres) 2024. Kemunculan kelompok ini tak mendapat restu. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan, kader partai harus disiplin karena pencapresan merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Di saat yang sama, barisan relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania lewat ketuanya, Immanuel Ebenezer tak mau kalah. Dalam beberapa waktu ke depan berencana mendirikan Dewan Kopral untuk mengimbangi manuver sebagian elite DPR dari PDIP," kata Agung dalam keterangan tertulis, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Ada Dewan Kolonel di DPR, Tugasnya Dongkrak Elektabilitas Puan

Tak hanya persoalan internal, PDIP juga dihadapkan tantangan eksternal setelah Presiden Jokowi menaikkan BBM bersubsidi. PDIP yang dulu menolak kenaikan harga BBM pun kini menerima saja.

"Suka atau tidak efek dari kebijakan tadi bisa berdampak terhadap raihan elektoral PDIP pada Pemilu 2024. Apalagi Partai Demokrat bersama PKS sebagai oposisi mulai getol mengkritisi dan melawan rasionalisasi yang disampaikan pemerintah bahwa selama ini subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran," kata Agung.

Menurutnya, dinamika internal dan eksternal mesti disikapi dengan baik oleh Megawati Soekarnoputri agar tak mengganggu soliditas dan efektivitas kerja-kerja politik memenangkan partai di masa depan, khususnya dalam konteks pencapresan. Sebab, lambat laun bisa membelah suara partai yang sampai sekarang berdasarkan beragam temuan lembaga survei kredibel, masih menempatkan PDIP jauh mengungguli partai-partai lain.

Baca juga: Dewan Kopral Relawan Ganjar Siap Hadang Dewan Kolonel untuk Puan

Agung mengatakan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan Megawati. Pertama, segera memutuskan siapa capres yang dipilih oleh PDIP. Setidaknya untuk meminimalkan ekses di internal maupun secara eksternal yang dikhawatikan bisa berujung pada raihan elektoral partai dalam Pileg dan Pilpres 20214.

"Baik Ganjar atau Puan sesungguhnya sama-sama memiliki keunggulan dan keterbatasan. Namun dalam konteks Puan, pekerjaan rumah lebih banyak dan paling sulit adalah soal meningkatkan elektabilitasnya," katanya.

Keputusan mempercepat siapa capres PDIP, kata Agung, semakin relevan karena semakin lama memutuskan kandidat, maka semakin sulit berkoalisi dengan partai lain. Sebab, parpol lain sudah mulai mengerucut dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Indonesia Raya (KIR), dan Poros Gondangdia (PG). Poros-poros tersebut sudah memiliki jagoannya masing-masing, baik capres maupun cawapres.

"Realitas politik ini terjadi karena memang hanya PDIP yang mampu secara mandiri memajukan paket capres-cawapres sesuai ketentuan presidential threshold. Sementara partai-partai lainnya, mesti berkoalisi dengan 1 atau 2 partai agar dapat masuk ke arena pilpres," katanya.

Langkah kedua, kata Agung, adalah perbedaan nalar mayoritas partai atas Pilpres 2024 penting untuk diadaptasi PDIP agar tak ketinggalan kereta. Apabila PDIP ingin menang 3 kali berturut-turut dalam Pileg dan Pilpres, maka strategi politiknya harus terintegrasi. Artinya strategi coattail effect yang dimiliki Ganjar perlu segera dieksekusi bila ia capresnya. Namun sebaliknya jika Puan yang dimajukan, maka perlu rekayasa politik (political engineering) untuk menyederhanakan koalisi yang ada, sehingga capres-cawapres yang muncul bisa diatasi saat berkontestasi.

"Jangan sampai Pemilu 1999 terulang kembali, di mana saat itu PDIP menang Pileg, namun kalah Pilpres karena Presiden yang terpilih saat itu adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur)," katanya.

Langkah ketiga, Megawati Sukarnoputri perlu bersikap tegas menertibkan beragam manuver yang terjadi menjelang Pilpres 2024, sebelum ia bulat dengan keputusannya memilih Capres PDIP. Sebab, bila muncul standar ganda dalam merespons manuver relawan politik Puan atau Ganjar, maka dampaknya bisa semakin dalam membelah partai baik secara eksternal dan internal.