LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Presiden Lebih dari 2 Periode Dihentikan

Minggu, 18 September 2022 - 10:10 WIB
"Bila keterbelahan itu terus berlanjut, maka bangsa ini pasti akan mengalami demokrasi politik yang stagnan, involutif, dan bahkan mengalami kemunduran," katanya.

LHKP Muhammadiyah mendukung penghapusan presidential threshold dan mendesak parpol memberikan opsi pilihan di Pilpres 2024, sehingga tidak menimbulan benturan di masyarakat melalui antitesis 2 pasangan calon seperti halnya Pemilu 2014 dan 2019.

Agus mengingatkan tugas kebangsaan seluruh elemen masyarakat adalah memastikan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 berlangsung lebih bermartabat dengan memulai pada penguatan nilai, karakater, serta integritas sebagai kriteria mutlak untuk para calon pemimpin nasional. Pelaksanaan tahapan pemilu harus berjalan demokratis dan terlaksana sesuai tata kelola pemilu (good electoral governance) yang mampu menghasilkan kepemimpinan yang kuat dan visioner, dengan menempatkan kepentingan bangsa sendiri sebagai nilai utama bagi jalannya pemerintahan.

Baca juga: KPU: Presiden 2 Periode Jadi Cawapres Sah tapi Punya Problem Konstitusional

"Untuk itu, saatnya Indonesia juga secara strategis membangun hubungan dan kerja sama dengan negara-negara sahabat di dunia," katanya.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!