Bersihkan Pendidikan dari Aksi Kekerasan
Rabu, 14 September 2022 - 18:10 WIB
Kasus kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan, termasuk pesantren, harus mendapatkan solusi agar tidak terulang lagi di kemudian hari. (KORAN SINDO/Wawan Bastian)
KEKERASAN yang dialami salah satu santri Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur hingga menyebabkan hilangnya nyawa, 22 Agustus lalu, membuat miris dunia pendidikan di Indonesia. Meski kasuistis, potret ini setidaknya menjelaskan bahwa lembaga pendidikan yang mestinya menjadi tempat untuk membangun diri masa depan malah berbalik menjadi ruang penghancuran.
Yang lebih ironis, kekerasan demi kekerasan faktanya tak pernah henti. Pun, di lembaga pendidikan nonpesantren, kasus kekerasan yang dialami anak didik seperti tiap hari terjadi. Terakhir, kekerasan seksual dialami 12 siswi SMP/SMA di Kabupaten Alor, NTT yang dilakukan calon pendeta/vikaris.
Jumlah riil bisa jadi akan lebih besar karena diyakini kasus kekerasan di lembaga pendidikan sejatinya fenomena gunung es. Selain banyak korban takut melapor, banyak kasus juga dirampungkan di internal sehingga tak sampai muncul ke ranah publik.
Merujuk data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada kurun 2016-2018 atau masa sebelum pandemi Covid-19, tiap tahunnya laporan tindakan kekerasan terhadap siswa atau santri selalu di atas angka 100. Jenis laporan beragam, baik kekerasan fisik, psikis, hingga seksual. Kini, setelah Covid-19 melandai dan pendidikan tatap muka kembali digelar, kasus-kasus kekerasan itu kembali menjamur.
Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simponi RPA) mendata, pada 2022 (Januari-September) saja, ada 541 kasus kekerasan di sekolah. Data yang dihimpun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) ini sangat mengiris benak kita. Yang membuat kita lebih sedih, kasus-kasus itu menyebabkan sebagian korbannya harus meninggal dunia. Bahkan bagi korban kekerasan seksual, tentu menghadapi masa depan yang kelam atau tak ringan.
Yang lebih ironis, kekerasan demi kekerasan faktanya tak pernah henti. Pun, di lembaga pendidikan nonpesantren, kasus kekerasan yang dialami anak didik seperti tiap hari terjadi. Terakhir, kekerasan seksual dialami 12 siswi SMP/SMA di Kabupaten Alor, NTT yang dilakukan calon pendeta/vikaris.
Jumlah riil bisa jadi akan lebih besar karena diyakini kasus kekerasan di lembaga pendidikan sejatinya fenomena gunung es. Selain banyak korban takut melapor, banyak kasus juga dirampungkan di internal sehingga tak sampai muncul ke ranah publik.
Merujuk data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada kurun 2016-2018 atau masa sebelum pandemi Covid-19, tiap tahunnya laporan tindakan kekerasan terhadap siswa atau santri selalu di atas angka 100. Jenis laporan beragam, baik kekerasan fisik, psikis, hingga seksual. Kini, setelah Covid-19 melandai dan pendidikan tatap muka kembali digelar, kasus-kasus kekerasan itu kembali menjamur.
Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simponi RPA) mendata, pada 2022 (Januari-September) saja, ada 541 kasus kekerasan di sekolah. Data yang dihimpun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) ini sangat mengiris benak kita. Yang membuat kita lebih sedih, kasus-kasus itu menyebabkan sebagian korbannya harus meninggal dunia. Bahkan bagi korban kekerasan seksual, tentu menghadapi masa depan yang kelam atau tak ringan.
Lihat Juga :