Majelis Pertimbangan PPP: Pemberhentian Suharso Langkah Darurat Penyelamatan Partai
Jum'at, 09 September 2022 - 06:57 WIB
Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan PPP, Usman M Tokan menyebut langkah pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan pimpinan partai merupakan langkah darurat. Foto/MPI
JAKARTA - Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) , Usman M Tokan menyebut langkah pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan pimpinan partai merupakan langkah darurat. Pemberhentian, katanya, ditujukan untuk menyelamatkan partai.
"Pemberhentian itu sebagai langkah darurat penyelamatan partai di hadapan para kaum ulama dan basis tradisional PPP, kemudian dipertegas dengan keluarnya Pendapat Hukum Mahkamah Partai yang menyetujui pemberhentian tersebut," ujar Usman dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (9/9/2022).
Pendapat Hukum Mahkamah Partai, kata Usman, diambil dalam forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Serang, Banten. Ia menegaskan forum itu diselenggarakan karena adanya putusan tiga majelis yang mendesak Suharso Mundur. Ketiga majelis itu ialah Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan.
Usman juga tegaskan bahwa tidak ada konflik antara Suharso dengan Pendapat Hukum DPP maupun Majelis DPP. Usman merasa pernyataan Suharso terkait "amplop kiai," dan persoalan pribadi yang menjadi latar pemberhetian tersebut.
Ia bahkan khawatir, pernyataan amplop kiai akan dimainkan lawan politik sepanjang tahun untuk melemahkan PPP. Sementara urusan pribadi Suharso yang viral serta dokumen liar akan menjadi "bom waktu" yang setiap saat bisa meledak dan membunuh PPP.
"Atas dasar itulah Majelis-Majelis DPP bereaksi dengan melakukan tahapan sepanjang lebih dari dua bulan, mulai klarifikasi/tabayyun, peringatan, hingga permintaan agar Suharso mengundurkan diri," terang Usman.
"Selama lebih dua bulan, tahapan jeweran Majelis yang terdiri dari para kiai-kiai kharismatik dan senior partai itu tidak direspons secara layak oleh Suharso, bahkan seperti sengaja melecehkan orang terhornat di Majelis tersebut," sambung Usman.
Puncaknya, kata Usman, Majelis sampai pada titik memberhentikan Suharso dari jabatan Ketua Umum PPP demi kemaslahatan partai. Mukernas pun digelar. Mayoritas DPW PPP, hingga pengurus pusat PPP turut hadir. Kehadiran itu dirasa Usman, menunjukkan Mukernas sebagai representasi dari lembaga pemegang kekuasaan tertinggi PPP di bawah Muktamar.
"Peserta Mukernas itu bukan orang sembarangan. Mereka adalah para kiai kharismatik, politisi senior partai dan pengurus PH DPP fungsionaris yang secara kolektif kolegial sedang memegang kendali partai," tutup Usman.
"Pemberhentian itu sebagai langkah darurat penyelamatan partai di hadapan para kaum ulama dan basis tradisional PPP, kemudian dipertegas dengan keluarnya Pendapat Hukum Mahkamah Partai yang menyetujui pemberhentian tersebut," ujar Usman dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (9/9/2022).
Pendapat Hukum Mahkamah Partai, kata Usman, diambil dalam forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Serang, Banten. Ia menegaskan forum itu diselenggarakan karena adanya putusan tiga majelis yang mendesak Suharso Mundur. Ketiga majelis itu ialah Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan.
Usman juga tegaskan bahwa tidak ada konflik antara Suharso dengan Pendapat Hukum DPP maupun Majelis DPP. Usman merasa pernyataan Suharso terkait "amplop kiai," dan persoalan pribadi yang menjadi latar pemberhetian tersebut.
Ia bahkan khawatir, pernyataan amplop kiai akan dimainkan lawan politik sepanjang tahun untuk melemahkan PPP. Sementara urusan pribadi Suharso yang viral serta dokumen liar akan menjadi "bom waktu" yang setiap saat bisa meledak dan membunuh PPP.
"Atas dasar itulah Majelis-Majelis DPP bereaksi dengan melakukan tahapan sepanjang lebih dari dua bulan, mulai klarifikasi/tabayyun, peringatan, hingga permintaan agar Suharso mengundurkan diri," terang Usman.
"Selama lebih dua bulan, tahapan jeweran Majelis yang terdiri dari para kiai-kiai kharismatik dan senior partai itu tidak direspons secara layak oleh Suharso, bahkan seperti sengaja melecehkan orang terhornat di Majelis tersebut," sambung Usman.
Puncaknya, kata Usman, Majelis sampai pada titik memberhentikan Suharso dari jabatan Ketua Umum PPP demi kemaslahatan partai. Mukernas pun digelar. Mayoritas DPW PPP, hingga pengurus pusat PPP turut hadir. Kehadiran itu dirasa Usman, menunjukkan Mukernas sebagai representasi dari lembaga pemegang kekuasaan tertinggi PPP di bawah Muktamar.
"Peserta Mukernas itu bukan orang sembarangan. Mereka adalah para kiai kharismatik, politisi senior partai dan pengurus PH DPP fungsionaris yang secara kolektif kolegial sedang memegang kendali partai," tutup Usman.
(kri)
tulis komentar anda