Ketum DPP KNPI Tolak Aksi Demonstrasi Anarkis dan Vandalisme
Kamis, 08 September 2022 - 06:06 WIB
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Putri Khairunissa menolak keras aksi demonstrasi yang berbau anarkis dan vandalisme. Foto/Ist
JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Putri Khairunissa menolak keras aksi demonstrasi yang berbau anarkis dan vandalisme. Namun, DPP KNPI menghargai hak demokrasi elemen masyarakat melakukan demonstrasi, yakni menyampaikan aspirasi di muka umum dengan cara yang baik.
“Tetapi kami menolak keras aksi demonstrasi yang berbau anarkistis dan vandalisme,” tegasnya, Kamis (8/9/2022).
Dia menilai kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat ini adalah cara jangka pendek untuk menyelesaikan masalah mendasar. Pemerintah, parlemen, serta seluruh stakeholder dinilai perlu memikirkan solusi bernas, berjangka.
Sebab, kata dia, puluhan tahun dan hingga detik ini produksi minyak dalam negeri anjlok karena sumber daya energi fosil semakin menipis, bahkan telah pada level kritis. “Makanya yang urgent itu, paradigma transisi energi yang harus kita segerakan. Dalam hal transisi energi ini, DPP KNPI mendesak dan mendorong RUU EBT segera disahkan menjadi UU,” tuturnya.
Kendati demikian, dia dapat memahami keputusan pemerintah yang melakukan penyesuaian harga BBM dengan menggantikan subsidi melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Keputusan sebagai bentuk mitigasi risiko mencegah Indonesia terkena imbas resesi global yang penuh dengan ketidakpastian hingga detik ini.
“Menurut kami, pikiran yang jernih saat ini bukan lagi sibuk bicara kenaikan harga BBM. Tetapi kita mengajak berbagai elemen masyarakat, waktunya mengawal dan menjaga secara ketat penyaluran BLT BBM supaya tidak dikorup, sehingga tepat sasaran,” ujarnya.
Dia meminta Kementerian Sosial memiliki data update masyarakat yang berhak penerima Bansos. Selain itu menurutnya pemerintah juga harus segera mengambil langkah untuk menjamin stabilitas harga-harga pangan, menjaga daya beli masyarakat yang memang didominasi oleh sektor konsumsi.
“Tetapi kami menolak keras aksi demonstrasi yang berbau anarkistis dan vandalisme,” tegasnya, Kamis (8/9/2022).
Dia menilai kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat ini adalah cara jangka pendek untuk menyelesaikan masalah mendasar. Pemerintah, parlemen, serta seluruh stakeholder dinilai perlu memikirkan solusi bernas, berjangka.
Sebab, kata dia, puluhan tahun dan hingga detik ini produksi minyak dalam negeri anjlok karena sumber daya energi fosil semakin menipis, bahkan telah pada level kritis. “Makanya yang urgent itu, paradigma transisi energi yang harus kita segerakan. Dalam hal transisi energi ini, DPP KNPI mendesak dan mendorong RUU EBT segera disahkan menjadi UU,” tuturnya.
Kendati demikian, dia dapat memahami keputusan pemerintah yang melakukan penyesuaian harga BBM dengan menggantikan subsidi melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Keputusan sebagai bentuk mitigasi risiko mencegah Indonesia terkena imbas resesi global yang penuh dengan ketidakpastian hingga detik ini.
“Menurut kami, pikiran yang jernih saat ini bukan lagi sibuk bicara kenaikan harga BBM. Tetapi kita mengajak berbagai elemen masyarakat, waktunya mengawal dan menjaga secara ketat penyaluran BLT BBM supaya tidak dikorup, sehingga tepat sasaran,” ujarnya.
Dia meminta Kementerian Sosial memiliki data update masyarakat yang berhak penerima Bansos. Selain itu menurutnya pemerintah juga harus segera mengambil langkah untuk menjamin stabilitas harga-harga pangan, menjaga daya beli masyarakat yang memang didominasi oleh sektor konsumsi.
(rca)
tulis komentar anda