Soal Reshuffle, Fadli Zon: Kalau Tidak Ditindaklanjuti Akan Mendegradasi Jokowi
Rabu, 01 Juli 2020 - 19:27 WIB
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengatakan sebenarnya reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Foto/SINDOphoto
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan wacana perombakan (reshuffle) kabinet. Pernyataan Jokowi tersebut diungkapkan sebagai bentuk kekecewaannya terhadap kinerja sejumlah menterinya yang dinilai belum bekerja maksimal, terutama dalam menangani pandemi COVID-19 dan dampaknya.
Mengenai wacana reshuffle tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengatakan sebenarnya reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. ”Presiden punya hak prerogatif dan itu harus berdasarkan evaluasi. Yang sekarang ini merupakan prioritas harusnya di bidang kesehatan terkait penanganan COVID-19, termasuk di bidang ekonomi juga harusnya, dan juga beberapa bidang lain yang dianggap relevan. Tetapi presiden yang punya penilaian,” ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020). (Baca juga: Demokrat Sarankan Presiden Dengarkan Aspirasi Rakyat soal Kinerja Menteri)
Dikatakan Fadli, pernyataan Jokowi tersebut merupakan sebuah pengakuan bahwa kinerja sejumlah menterinya bermasalah. Karena itu, menurutnya, pengakuan presiden tersebut harus ditindaklanjuti dengan melakukan reshuffle kabinetnya.
Menurutnya, pengakuan Jokowi mengenai lemahnya kinerja sejumlah menterinya jika tidak ditindaklanjuti maka justru akan mendegradasi atau bahkan mendelegitimasi presiden sendiri. ”Jadi seharusnya presiden ambil langkah atas pidatonya. Kalau enggak, pidatonya dianggap angin lalu saja, nggak jelas seperti teatrikal saja yang ujung-ujungnya mau cuci tangan, akan ada anggapan seperti itu,” tuturnya.
Dikatakan Anggota Komisi I DPR ini, reshuffle adalah hal biasa. Apalagi wacana tersebut sudah diungkapkan Presiden Jokowi secara terang benderang. Bahkan, diakuinya jika reshuffle dilakukan pun tidak akan mengganggu stabilitas politik di Tanah Air.
”Saya kira pemerintahan sekarang relatif stabil dari sisi politik, yang tidak stabil itu dari sisi penanganan COVID-19 dan ekonomi. Itu yang tidak stabil dan masyarakat merasakan ekonomi semakin jeblok, anjlok, kemudian penanganan COVID-19 seperti tidak berakhir, gak ada ujungnya,” katanya. ( )
Karena itu, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini berharap jika Jokowi menempatkan orang yang tepat dan ahli di bidangnya maka berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini akan terselesaikan. ”Saya kira itu jauh lebih berguna bagi pemerintah untuk menangani berbagai masalah itu,” pungkasnya.
Mengenai wacana reshuffle tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengatakan sebenarnya reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. ”Presiden punya hak prerogatif dan itu harus berdasarkan evaluasi. Yang sekarang ini merupakan prioritas harusnya di bidang kesehatan terkait penanganan COVID-19, termasuk di bidang ekonomi juga harusnya, dan juga beberapa bidang lain yang dianggap relevan. Tetapi presiden yang punya penilaian,” ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020). (Baca juga: Demokrat Sarankan Presiden Dengarkan Aspirasi Rakyat soal Kinerja Menteri)
Dikatakan Fadli, pernyataan Jokowi tersebut merupakan sebuah pengakuan bahwa kinerja sejumlah menterinya bermasalah. Karena itu, menurutnya, pengakuan presiden tersebut harus ditindaklanjuti dengan melakukan reshuffle kabinetnya.
Menurutnya, pengakuan Jokowi mengenai lemahnya kinerja sejumlah menterinya jika tidak ditindaklanjuti maka justru akan mendegradasi atau bahkan mendelegitimasi presiden sendiri. ”Jadi seharusnya presiden ambil langkah atas pidatonya. Kalau enggak, pidatonya dianggap angin lalu saja, nggak jelas seperti teatrikal saja yang ujung-ujungnya mau cuci tangan, akan ada anggapan seperti itu,” tuturnya.
Dikatakan Anggota Komisi I DPR ini, reshuffle adalah hal biasa. Apalagi wacana tersebut sudah diungkapkan Presiden Jokowi secara terang benderang. Bahkan, diakuinya jika reshuffle dilakukan pun tidak akan mengganggu stabilitas politik di Tanah Air.
”Saya kira pemerintahan sekarang relatif stabil dari sisi politik, yang tidak stabil itu dari sisi penanganan COVID-19 dan ekonomi. Itu yang tidak stabil dan masyarakat merasakan ekonomi semakin jeblok, anjlok, kemudian penanganan COVID-19 seperti tidak berakhir, gak ada ujungnya,” katanya. ( )
Karena itu, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini berharap jika Jokowi menempatkan orang yang tepat dan ahli di bidangnya maka berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini akan terselesaikan. ”Saya kira itu jauh lebih berguna bagi pemerintah untuk menangani berbagai masalah itu,” pungkasnya.
(kri)
tulis komentar anda