Demokrat Sarankan Presiden Dengarkan Aspirasi Rakyat soal Kinerja Menteri

JAKARTA - Kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai, dalam pelaksanaannya sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, dan pemegang mandat rakyat, Presiden Jokowi harus mendengarkan masukan dan aspirasi dari rakyat terkait dengan kinerja para pembantunya dalam mengelola kementerian dan lembaganya guna melayani rakyat.

Menurutnya, sejak awal idealnya pemilihan menteri didasarkan kepada basis profesionalitas, integritas, kapasitas, kapabilitas dan kompetensi. Selain itu, kata dia, penentuan target dan capaian dalam perspektif kinerja juga harus menjadi ukuran dalam menilai apakah pembantu Presiden perform apa tidak.

"Dalam konteks itu, Presiden perlu arif dan bijak, perlu view dan cara pandang yang lebih luas dan objektif dengan mendengar masukan rakyatnya," kata Didik, Rabu (1/7/2020).

Menilik perjalanan pemerintahan hari ini, lanjut dia, kalau mendasarkan kepada janji Jokowi dalam periode pertama dan kedua, termasuk nawa citanya, masih banyak masyarakat yang berharap agar janji-janji tersebut bisa ditunaikan sepenuhnya. "Dan yang paling penting adalah bagaimana Jokowi bisa memastikan bahwa kehidupan demokrasi, kebebasan dan stabilitas politik bisa terjaga dan ditingkatkan," ujar anggota Komisi III DPR RI ini.

Di bidang ekonomi dan kesejahteraan, lanjut Didik, tentu hingga saat ini banyak masyarakat yang merasa belum mendapatkan akses kesejahteraan yang cukup. Didik melanjutkan, di bidang penegakan hukum dan keadilan, masih banyak masyarakat yang menganggap keadilan justru semakin menjauh dari rakyat kecil, hukum dianggap bergerak melawan tujuannya. ( ).

Menurut dia, hal itu semua tidak lepas dari komitmen dan kinerja para pembantu Presiden. Dia mengatakan, melihat apa yang dirasakan rakyat saat ini, maupun kondisi bangsa saat ini, sangat mudah bagi rakyat untuk mengukur komitmen dan capaian dari para menteri.

"Mengingat dalam batas dan kadar tertentu adanya anggapan masih jauhnya kesejahteraan dan keadilan yang didapatkan masyarakat akibat kebijakan dan kinerja kementerian, sangat wajar apabila rakyat menginginkan perbaikan dan perubahan yang lebih komprehensif dan lebih baik, dan reshuffle menteri dianggap menjadi salah satu harapan dan jalan keluar," kata anggota Komisi III DPR RI ini.

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam prinsip manajemen modern, manajerial itu harusnya sangat terukur dan evaluable. Dengan basis sistem dan manajerial yang baik tersebut, sambung dia, idealnya Presiden akan mudah menilai dan mengevaluasi kinerja para pembantunya. ( ).

"Apabila kinerja dan capaiannya tidak sesuai dengan target dan perencanaan, Presiden tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan penyegaran. Dan hal itu biasa sekali dalam konteks pemimpin yang memiliki kepekaan dan memiliki kemampuan dan kemapanan dalam manajemen dan kepemimpinan," pungkasnya.