Demokrat Sarankan Presiden Dengarkan Aspirasi Rakyat soal Kinerja Menteri

JAKARTA - Kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai, dalam pelaksanaannya sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, dan pemegang mandat rakyat, Presiden Jokowi harus mendengarkan masukan dan aspirasi dari rakyat terkait dengan kinerja para pembantunya dalam mengelola kementerian dan lembaganya guna melayani rakyat.

Menurutnya, sejak awal idealnya pemilihan menteri didasarkan kepada basis profesionalitas, integritas, kapasitas, kapabilitas dan kompetensi. Selain itu, kata dia, penentuan target dan capaian dalam perspektif kinerja juga harus menjadi ukuran dalam menilai apakah pembantu Presiden perform apa tidak.

"Dalam konteks itu, Presiden perlu arif dan bijak, perlu view dan cara pandang yang lebih luas dan objektif dengan mendengar masukan rakyatnya," kata Didik, Rabu (1/7/2020).

Menilik perjalanan pemerintahan hari ini, lanjut dia, kalau mendasarkan kepada janji Jokowi dalam periode pertama dan kedua, termasuk nawa citanya, masih banyak masyarakat yang berharap agar janji-janji tersebut bisa ditunaikan sepenuhnya. "Dan yang paling penting adalah bagaimana Jokowi bisa memastikan bahwa kehidupan demokrasi, kebebasan dan stabilitas politik bisa terjaga dan ditingkatkan," ujar anggota Komisi III DPR RI ini.

Di bidang ekonomi dan kesejahteraan, lanjut Didik, tentu hingga saat ini banyak masyarakat yang merasa belum mendapatkan akses kesejahteraan yang cukup. Didik melanjutkan, di bidang penegakan hukum dan keadilan, masih banyak masyarakat yang menganggap keadilan justru semakin menjauh dari rakyat kecil, hukum dianggap bergerak melawan tujuannya. (Baca juga: Soal Kemungkinan Ditawari Kursi Menteri, Politikus Demokrat Bilang Begini ).