Bertemu DPR, Boy Rafli Ungkap Upaya Maksimal BNPT Berantas Terorisme
Kamis, 01 September 2022 - 07:10 WIB
Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar bersama jajarannya bertemu Komisi III DPR dalam rangka RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 31 Agustus 2022. Foto/Ist
JAKARTA - Jajaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah bertemu Komisi III DPR dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 31 Agustus 2022. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebutkan sejumlah upaya BNPT dalam memberantas terorisme.
"BNPT selaku leading sector penanggulangan terorisme di Tanah Air harus melakukan pemberdayaan seluruh potensi negara dalam mencegah aksi terorisme," kata Boy Rafli dalam keterangannya, Kamis (1/9/2022).
"Dengan memaksimalkan anggaran termasuk di dalamnya pinjaman luar negeri dalam rencana program lembaga Tahun Anggaran (TA) 2023. Kami melakukan empowering ke seluruh lembaga," sambungnya.
Boy Rafli mengungkapkan, untuk penguatan sarana Pusat Krisis/Command Center, ini dibutuhkan supaya petugas dapat melakukan monitoring secara langsung dan cepat bila terjadi serangan terorisme.
"Saat terjadi krisis di tempat-tempat tertentu dalam konteks serangan terorisme, kita bisa melakukan monitoring langsung secara realtime terhadap petugas-petugas yang ada di lapangan. Ini memerlukan sarana teknologi yang tidak murah memang," ungkap Boy Rafli.
Kata dia, sedangkan salah satu kebutuhan di bidang surveillance dan early warning system berguna untuk mendeteksi DPO tersangka teroris yang berkeliaran di ruang publik.
"Dengan mengintegrasikan data Dukcapil, kita ingin melakukan deteksi lokasi-lokasi public seperti terminal, bandara. Bagaimana jika nanti ada DPO, ada yang perlu dideteksi di gate atau di border-border dengan peralatan yang terintegrasi dengan lembaga terkait. Ini akan mampu menjadi bagian deteksi kita," jelas Boy Rafli.
Menurut Boy Rafli, rancangan program kerja yang disusun BNPT pada 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga dalam pencegahan, pengawasan, koordinasi, dan penanggulangan terorisme.
"BNPT selaku leading sector penanggulangan terorisme di Tanah Air harus melakukan pemberdayaan seluruh potensi negara dalam mencegah aksi terorisme," kata Boy Rafli dalam keterangannya, Kamis (1/9/2022).
"Dengan memaksimalkan anggaran termasuk di dalamnya pinjaman luar negeri dalam rencana program lembaga Tahun Anggaran (TA) 2023. Kami melakukan empowering ke seluruh lembaga," sambungnya.
Boy Rafli mengungkapkan, untuk penguatan sarana Pusat Krisis/Command Center, ini dibutuhkan supaya petugas dapat melakukan monitoring secara langsung dan cepat bila terjadi serangan terorisme.
"Saat terjadi krisis di tempat-tempat tertentu dalam konteks serangan terorisme, kita bisa melakukan monitoring langsung secara realtime terhadap petugas-petugas yang ada di lapangan. Ini memerlukan sarana teknologi yang tidak murah memang," ungkap Boy Rafli.
Kata dia, sedangkan salah satu kebutuhan di bidang surveillance dan early warning system berguna untuk mendeteksi DPO tersangka teroris yang berkeliaran di ruang publik.
"Dengan mengintegrasikan data Dukcapil, kita ingin melakukan deteksi lokasi-lokasi public seperti terminal, bandara. Bagaimana jika nanti ada DPO, ada yang perlu dideteksi di gate atau di border-border dengan peralatan yang terintegrasi dengan lembaga terkait. Ini akan mampu menjadi bagian deteksi kita," jelas Boy Rafli.
Menurut Boy Rafli, rancangan program kerja yang disusun BNPT pada 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga dalam pencegahan, pengawasan, koordinasi, dan penanggulangan terorisme.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda