Mendesak Reformasi Subsidi Energi

Target yang jelas untuk subsidi BBM ya masyarakat miskin. Ini kalau kita konsisten dengan mandat dari UU tentang Energi, plus bentuk keadilan sosial dan keadilan ekologis.

Kedua, pengenaan dis-insentif (semacam cukai pada rokok), pada produk BBM. Hal ini urgen sebagai upaya untuk menekan penggunaan energi fosil, yang ending-nya menekan produksi emisi gas buang (gas karbon). Artinya, tidak ada ceritanya BBM itu disubsidi, apalagi untuk jenis “BBM kotor”, seperti pertalite, dan solar.

Kalau mau memberikan subsidi, dari sisi ekologis, adalah BBM yang kualitasnya baik (BBM yang lebih ramah lingkungan), seperti pertamaks, pertamaks turbo, Pertamina dex, dan yang setara dengan itu. Seharusnya semua produk dan jenis BBM dikenai cukai, sebagaimana rokok. Sebab sama-sama menimbulkan dampak ekternalitas negatif bagi lingkungan dan kesehatan.

Relevan dengan fluktuasi harga minyak mentah dunia dan kemudian berimplikasi pada harga ritel BBM di dalam negeri, maka ke depan idealnya kita mempunyai dana tabungan untuk minyak, semacam oil fund. Saat harga minyak mentah turun, selisihnya bisa disimpan dalam “tabung minyak” oil fund ini. Dan, saat harga minyak mentah melambung, seperti sekarang, dana dari oil fund ini bisa digunakan untuk intervensi pasar.

Jadi ketika terjadi gejolak harga minyak mentah dunia, maka harga ritel BBM di dalam negeri tak perlu dinaikkan, bisa digelontor dari oil fund tersebut. Dengan mekanisme semacam ini, harga BBM di dalam negeri akan lebih stabil, sehingga masyarakat konsumen tidak terkena efek domino atas kenaikan harga BBM.

Baca Juga: koran-sindo.com