Kerja Sama Asing Disorot, Pemerintah Diminta Utamakan Perusahaan Domestik

Padahal, lanjut Igor, sebelumnya Pemerintah Indonesia sudah menggandeng Netflix. "Terlihat bahwa ada tekanan pihak luar (Amerika Serikat) terhadap Indonesia agar lebih membuka akses bagi perusahaan asing (regulasi) dengan dalih investasi," katanya.

Dia mengatakan, paling tidak, seharusnya ada klausul soal kewajiban perusahaan asing tersebut untuk menggandeng partner dengan pengusaha lokal di Indonesia. Apalagi, lanjut dia, buat apa melakukan kerjasama dengan pihak luar untuk memvisualisasikan warisan budaya nasional, jika platform-nya juga bisa dibuat dilakukan oleh anak bangsa sendiri atau perusahaan media nasional.

"Salah satu kontroversi dan kritik terhadap platform dari Google banyak terkait dengan iklan negatif (politik) yang sering termuat dalam aplikasi yang bersangkutan. Kontroversi iklan politik di sejumlah platform digital bermula ketika Donald Trump menciptakan iklan hoax saat kampanye pemilihan kembali Presiden AS," ungkapnya.

Dia menambahkan, Google justru bersikap diam dan membiarkan para politikus memasang iklan yang mengandung berita palsu. "Kritik berikutnya soal Google adalah terkait tagihan pajak-nya di Indonesia. Estimasi utang pajak Google (termasuk denda tahun 2015) berkisar di angka USD418 juta atau sekira Rp5,5 triliun," tuturnya.