Ketegasan Jokowi Dibutuhkan untuk Reshuffle Tanpa Gangguan Parpol

Pengamat komunikasi politik dari UIN Syarif HIdayatulla Jakarta, Gun Gun Heryanto, mengatakan, dari video itu Jokowi ingin membangun persepsi positif di publik, itu menjadi panggung depan dari narasi keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi. Namun, kalau bacaan lebih ke dalam, sangat mungkin juga ini menjadi sinyal soal relasi kuasa, terutama menyangkut komposisi kabinet. Presiden memang punya hak untuk melakukan reshuffle, terutama saat para menterinya tidak cukup baik bekerja. “Hanya saja, jangan sampai ini hanya menjadi drama panggung depan. Marahnya Jokowi mesti diikuti indikator penilaian kinerja para menteri dan diselaraskan dengan matriks kebutuhan pemerintahan Jokowi, terutama dalam rangka mengatasi problem multidimensi akibat pandemi,” paparnya.

Respons Parpol

Respons beragam disampaikan parpol pendukung Jokowi terkait sinyal reshuffle ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan perombakan kabinet sepenuhnya kewenangan Presiden. Namun, PDIP tidak khawatir menterinya akan terkena perombakan karena selama ini diklaim berkinerja baik. “Kalau kami jelas, menteri-menteri dari PDIP fokus bekerja, meningkatkan kinerjanya, kerja baik, kerja keras sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawabnya,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Pemerintahan PDIP Arif Wibowo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Soal sikap PDIP jika menterinya yang dirombak, Wakil Ketua Komisi II DPR ini enggan berandai-andai. Karena menurut partai Banteng Moncong Putih itu, menteri-menteri PDIP telah bekerja dengan baik dan juga bekerja keras. “Ya, tentu kalau berandai-andai kita nggak mau berandai-andai. Menurut kami, menteri-menteri PDIP bekerja dengan baik, bekerja dengan keras,” ujarnya. (Lihat videonya: Bantu Perekonomian Warga, Karangn Taruna gunung Kidul Dirikan Pasar Sedekah)

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR Saan Mustopa menghargai bahwa reshuffle itu merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, ia mengusulkan agar Jokowi juga mendengarkan masukan publik dan juga survei dalam melakukan reshuffle.

Soal kemungkinan menteri-menteri Nasdem dirombak, Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat ini mengaku belum tahu. Tetapi, Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi yang mempunyai hak penuh. “Ya itu nanti urusan Presiden. Presiden yang punya hak untuk reshuffle,” ucapnya. (Kiswondari)