Bansos Sembako Covid-19 Juga Menyasar Lansia dan Penyandang Disabilitas
Senin, 27 April 2020 - 07:35 WIB
Dia mengatakan, bansos sembako untuk lansia disalurkan melalui 94 lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia (LKS-LU). Bansos sembako untuk penyandang disabilitas disalurkan melalui 20 LKS PD, 13 organisasi sosial penyandang disabilitas (OPD) dan 8 kabupaten/kota. Penyaluran bansos ini juga bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam pendistribusian langsung kepada penerima manfaat. "Ini merupakan bantuan yang akan diberikan sampai ke rumah-rumah dengan melibatkan armada PT Pos Indonesia untuk memastikan bantuan sampai ke rumah penerima manfaat," katanya.
Harry mengatakan, Kemensos juga akan segera memberikan bansos tunai untuk 146.181 lansia dan 132.895 penyandang disabilitas di luar Jabodetabek. Dia juga meminta jika ada penyimpangan dalam distribusi bansos bisa pesan ke alamat email: bansoscovid19@kemsos.go.id, atau nomor WhatsApp 0811-10-222-10.
Sementara itu, Komisi VIII DPR mengajak kerja sama media massa terkait aduan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial (bansos) saat pandemi Covid-19 ini. Komisi VIII DPR juga meminta agar pemerintah tidak kaku terkait data penerima bansos dan terus memperbaharui itu.
“Dalam raker dengan Mensos, kami memang minta semua energi yang ada sekarang tolong selamatkan perut rakyat dululah, kira-kira begitu. Jadi dari laporan Mensos, ada 200.000 sembako untuk Jakarta kemudian ada tambahan lagi bantuan bahan pokok nontunai dari 15,2 juta KK (kepala keluarga) jadi 20 juta KK, ada penambahan 4,8 juta KK. Ada juga yang dapat BLT (bantuan langsung tunai) di luar yang sudah dapat bansos dan bahan pokok tadi, ada BLT bagi yang mungkin yang kena PHK, ojek online, yang selama ini enggak miskin menjadi miskin,” kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto saat dihubungi kemarin.
Yandri melihat jumlah bantuan yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu tidak cukup. Untuk itu, dia meminta Mensos, kepala-kepala daerah, dan termasuk Presiden Joko Widodo untuk terus memperbarui data penerima bansos itu. Perangkat desa seperti RT, RW dan kepala desa atau lurah tidak boleh menutup mata dan mengabaikan masyarakat yang belum menerima bantuan. “Kalau itu belum cukup, coba dana pembangunan infrastruktur, pemindahan ibu kota, kemudian pembangunan bandara, dermaga, jalan, perjalanan dinas dialokasikan untuk perut rakyat ini dulu. Karena untuk masalah perut enggak bisa dinegosiasikan atau ditunda-tunda,” desaknya. (Kiswondari)
Harry mengatakan, Kemensos juga akan segera memberikan bansos tunai untuk 146.181 lansia dan 132.895 penyandang disabilitas di luar Jabodetabek. Dia juga meminta jika ada penyimpangan dalam distribusi bansos bisa pesan ke alamat email: bansoscovid19@kemsos.go.id, atau nomor WhatsApp 0811-10-222-10.
Sementara itu, Komisi VIII DPR mengajak kerja sama media massa terkait aduan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial (bansos) saat pandemi Covid-19 ini. Komisi VIII DPR juga meminta agar pemerintah tidak kaku terkait data penerima bansos dan terus memperbaharui itu.
“Dalam raker dengan Mensos, kami memang minta semua energi yang ada sekarang tolong selamatkan perut rakyat dululah, kira-kira begitu. Jadi dari laporan Mensos, ada 200.000 sembako untuk Jakarta kemudian ada tambahan lagi bantuan bahan pokok nontunai dari 15,2 juta KK (kepala keluarga) jadi 20 juta KK, ada penambahan 4,8 juta KK. Ada juga yang dapat BLT (bantuan langsung tunai) di luar yang sudah dapat bansos dan bahan pokok tadi, ada BLT bagi yang mungkin yang kena PHK, ojek online, yang selama ini enggak miskin menjadi miskin,” kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto saat dihubungi kemarin.
Yandri melihat jumlah bantuan yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu tidak cukup. Untuk itu, dia meminta Mensos, kepala-kepala daerah, dan termasuk Presiden Joko Widodo untuk terus memperbarui data penerima bansos itu. Perangkat desa seperti RT, RW dan kepala desa atau lurah tidak boleh menutup mata dan mengabaikan masyarakat yang belum menerima bantuan. “Kalau itu belum cukup, coba dana pembangunan infrastruktur, pemindahan ibu kota, kemudian pembangunan bandara, dermaga, jalan, perjalanan dinas dialokasikan untuk perut rakyat ini dulu. Karena untuk masalah perut enggak bisa dinegosiasikan atau ditunda-tunda,” desaknya. (Kiswondari)
(ysw)
Lihat Juga :