DPR Sebut Kebijakan Pembatasan Pupuk Subsidi Melihat Kebutuhan Petani

"Sehingga kita mengurangi macam-macam komoditas dari 70 komoditas sekarang tinggal 9, yang kedua macam-macam jenis pupuknya. Karena yang menjadi kebutuhan masyarakat itu kan Urea, NPK, ini yang sangat dibutuhkan," ujarnya kepada media di Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Meskipun, setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut mendapatkan berbagai reaksi dimasyarakat, hal itu menjadi masukan bagi DPR dan pemerintah.

"Tentu reaksi ya, ini menjadi masukan bagi kita, tapi ini kan jalan dulu, yang jelas bahwa pupuk subsidi itu jangan kurang, yang kedua pada saat dibutuhkan ada barangnya dimasyarakat. Yang jadi masalah selama ini kan barangnya tidak ada," jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Bahkan, kata Akmal, yang menyedihkan lagi, masyarakat mempunyai uang atau dana namun ketika ingin membeli pupuk subsidi maupun non subsidi barangnya sulit didapat karena terbatas jumlahnya.

"Inilah kita ingin perbaiki bahwa tataniaga ataupun mekanisme penyaluran pupuk subsidi maupun non subsidi, selain itu bagaimana penyadaran kepada masyarakat agar menggunakan pupuk sesuai dengan keilmuan, selama ini dari hasil penelitian menunjukkan bahwa paling banyak digunakan pupuk urea sehingga merusak unsur hara dari tanah kita," tambahnya.