Sidang Gratifikasi Tiket MotoGP Dihentikan, Lili Pintauli: Terima Kasih Majelis
Senin, 11 Juli 2022 - 14:10 WIB
Wakil ketua KPK Lili Pintauli Siregar memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta, Rabu (18/08/2021). FOTO/DOK.SINDOnews/SUTIKNO
JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ( Dewas KPK ) menghentikan sidang dugaan pelanggaran etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (LPS). Sidang dihentikan karena Lili Pintauli telah resmi mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK.
Lili Pintauli hadir langsung dalam sidang putusan dugaan penerimaan gratifikasi berupa tiket nonton ajang balap MotoGP di Sirkuit Mandalika dari PT Pertamina yang digelar Dewas KPK, siang ini. Lili menerima putusan tersebut. Lili berterima kasih atas hasil putusan Dewas KPK.
"Terima kasih majelis, saya menerima penetapan majelis," kata Lili di kantor Dewas KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/7/2022).
Baca juga: Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Lili Pintauli sebagai Pimpinan KPK
Untuk diketahui, penghentian sidang dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli atas musyawarah dari seluruh anggota Dewas KPK. Dewas KPK bakal menyerahkan salinan putusan etik itu ke Lili. Salinan putusan juga bakal diserahkan ke pimpinan KPK.
"Nanti penetapannya bisa dimintakan kepada sekretaris dewas, nanti dikirim mungkin salinan atau petikan yang kita juga sampaikan kepada pimpinan maupun kepada yang membutuhkan," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.
Surat pengunduran diri Lili sudah diteken atau ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, Jokowi telah menerbitkan surat Keputusan Presiden (Keppres) tekait pemberhentian Lili sebagai pimpinan KPK. Dewas pun telah menerima surat Keppres tersebut.
Baca juga: Dewas KPK Hentikan Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli Siregar
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Lili mundur sebagai pimpinan KPK berkaitan dengan dilanjutkannya laporan dugaan penerimaan gratifikasi berupa tiket nonton MotoGP oleh Dewas ke sidang etik. Dalam laporannya, Lili diduga menerima tiket nonton ajang balap MotoGP di Sirkuit Mandalika Lombok dan fasilitas penginapan dari PT Pertamina. Tiket dan fasilitas penginapan tersebut merupakan bentuk gratifikasi yang dilarang diterima oleh penyelenggara negara ataupun pimpinan KPK.
Lili Pintauli hadir langsung dalam sidang putusan dugaan penerimaan gratifikasi berupa tiket nonton ajang balap MotoGP di Sirkuit Mandalika dari PT Pertamina yang digelar Dewas KPK, siang ini. Lili menerima putusan tersebut. Lili berterima kasih atas hasil putusan Dewas KPK.
"Terima kasih majelis, saya menerima penetapan majelis," kata Lili di kantor Dewas KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/7/2022).
Baca juga: Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Lili Pintauli sebagai Pimpinan KPK
Untuk diketahui, penghentian sidang dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli atas musyawarah dari seluruh anggota Dewas KPK. Dewas KPK bakal menyerahkan salinan putusan etik itu ke Lili. Salinan putusan juga bakal diserahkan ke pimpinan KPK.
"Nanti penetapannya bisa dimintakan kepada sekretaris dewas, nanti dikirim mungkin salinan atau petikan yang kita juga sampaikan kepada pimpinan maupun kepada yang membutuhkan," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.
Surat pengunduran diri Lili sudah diteken atau ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, Jokowi telah menerbitkan surat Keputusan Presiden (Keppres) tekait pemberhentian Lili sebagai pimpinan KPK. Dewas pun telah menerima surat Keppres tersebut.
Baca juga: Dewas KPK Hentikan Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli Siregar
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Lili mundur sebagai pimpinan KPK berkaitan dengan dilanjutkannya laporan dugaan penerimaan gratifikasi berupa tiket nonton MotoGP oleh Dewas ke sidang etik. Dalam laporannya, Lili diduga menerima tiket nonton ajang balap MotoGP di Sirkuit Mandalika Lombok dan fasilitas penginapan dari PT Pertamina. Tiket dan fasilitas penginapan tersebut merupakan bentuk gratifikasi yang dilarang diterima oleh penyelenggara negara ataupun pimpinan KPK.
(abd)
tulis komentar anda