FKPPI Didorong Ikut Berperan dalam Sistem Ketahanan Nasional
Rabu, 29 Juni 2022 - 21:54 WIB
JAKARTA - Fenomena perang modern dewasa ini telah menyebabkan sumber dan watak ancaman terhadap bangsa dan negara semakin majemuk. Karena itu, paradigma keamanan nasional tidak mungkin lagi hanya bertumpu pada TNI, tetapi juga harus melibatkan aktor-aktor lain yang dimiliki negara. Satu di antaranya adalah Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) .
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo saat memberikan materi dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema FKPPI dalam Turut Serta Mengatasi Ancaman Militer, Rabu (29/6/2022). FGD yang dimoderatori Ketua bidang Pengkajian Strategis PP KB FKPPI Ian Montratama diselenggarakan untuk membantu FKPPI mengembangkan Program Kerja Teritorial yang dicanangkan Munas X 2021. Baca juga: Profil Tomsi Tohir Balaw, Jenderal Bintang 2 yang Ditunjuk Jadi Irjen Kemendagri
Menurut Pontjo, keterlibatan FKPPI dalam sistem ketahanan nasional sangat dimungkinkan karena organisasi ini mempunyai hubungan emosional kuat dengan TNI. FKPPI secara kelembagaan mempunyai modal sosial yang relatif sama kuatnya dengan modal sosial yang dimiliki TNI.
"Saya berkeyakinan bahwa FKPPI mempunyai kemampuan untuk ambil bagian dalam tugas ini, karena FKPPI, KBT (Keluarga Besar TNI), dan TNI mempunyai share values yang menjadi landasan yang sangat kuat dalam membangun hubungan dan kerja sama," ujar Pontjo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/6/2022).
Pontjo menjelaskan dalam membangun sistem ketahanan rakyat semesta atau Sishanrata, FKPPI bisa melakukan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan Mewaspadai Ancaman (Threat Base Preparation) dan pendekatan Membangun Kemampuan (Capability Base Preparation). Pendekatan ini memudahkan FKPPI dalam merumuskan kegiatan-kegiatan yang dapat dan harus dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara.
Pada pendekatan Threat Base Preparation, FKPPI sebagai entitas bela negara harus senantiasa mencermati dan mewaspadai setiap kemungkinan ancaman yang dihadapi bangsa dan negara, termasuk ancaman militer. Dengan begitu, FKPPI mampu berperan sebagai early detection dan menyampaikan peringatan dini early warning sebagai masukan kepada otoritas terkait.
Melalui pendekatan Capability Base Preparation, FKPPI selain bisa menjadi komponen cadangan juga bisa berperan aktif membantu pemerintah dan TNI dalam pemberdayaan sumber daya nasional di masing-masing tingkatan organisasi FKPPI di seluruh wilayah Indonesia.
"Peran ini bisa dilakukan melalui kegiatan membantu pemerintah dalam Pembinaan Kesadaran Bela Negara dan membantu TNI dalam pelaksanaan binter (pembinaan teritorial), baik melalui metode Komunikasi Sosial (Komsos), Bhakti TNI, maupun Pembinaan Perlawanan Wilayah (Binwanwil)," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pakar FKPPI Mayjen (Pur) I Dewa Putu Rai menyampaikan keyakinannya bahwa FKPPI mempunyai kemampuan melaksanakan program bina teritorial dengan berbagai alasan. Antara lain, FKPPI merupakan entitas bela negara yang siap berjuang dan berkorban untuk bangsa dan negara tercinta.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo saat memberikan materi dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema FKPPI dalam Turut Serta Mengatasi Ancaman Militer, Rabu (29/6/2022). FGD yang dimoderatori Ketua bidang Pengkajian Strategis PP KB FKPPI Ian Montratama diselenggarakan untuk membantu FKPPI mengembangkan Program Kerja Teritorial yang dicanangkan Munas X 2021. Baca juga: Profil Tomsi Tohir Balaw, Jenderal Bintang 2 yang Ditunjuk Jadi Irjen Kemendagri
Menurut Pontjo, keterlibatan FKPPI dalam sistem ketahanan nasional sangat dimungkinkan karena organisasi ini mempunyai hubungan emosional kuat dengan TNI. FKPPI secara kelembagaan mempunyai modal sosial yang relatif sama kuatnya dengan modal sosial yang dimiliki TNI.
"Saya berkeyakinan bahwa FKPPI mempunyai kemampuan untuk ambil bagian dalam tugas ini, karena FKPPI, KBT (Keluarga Besar TNI), dan TNI mempunyai share values yang menjadi landasan yang sangat kuat dalam membangun hubungan dan kerja sama," ujar Pontjo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/6/2022).
Pontjo menjelaskan dalam membangun sistem ketahanan rakyat semesta atau Sishanrata, FKPPI bisa melakukan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan Mewaspadai Ancaman (Threat Base Preparation) dan pendekatan Membangun Kemampuan (Capability Base Preparation). Pendekatan ini memudahkan FKPPI dalam merumuskan kegiatan-kegiatan yang dapat dan harus dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara.
Pada pendekatan Threat Base Preparation, FKPPI sebagai entitas bela negara harus senantiasa mencermati dan mewaspadai setiap kemungkinan ancaman yang dihadapi bangsa dan negara, termasuk ancaman militer. Dengan begitu, FKPPI mampu berperan sebagai early detection dan menyampaikan peringatan dini early warning sebagai masukan kepada otoritas terkait.
Melalui pendekatan Capability Base Preparation, FKPPI selain bisa menjadi komponen cadangan juga bisa berperan aktif membantu pemerintah dan TNI dalam pemberdayaan sumber daya nasional di masing-masing tingkatan organisasi FKPPI di seluruh wilayah Indonesia.
"Peran ini bisa dilakukan melalui kegiatan membantu pemerintah dalam Pembinaan Kesadaran Bela Negara dan membantu TNI dalam pelaksanaan binter (pembinaan teritorial), baik melalui metode Komunikasi Sosial (Komsos), Bhakti TNI, maupun Pembinaan Perlawanan Wilayah (Binwanwil)," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pakar FKPPI Mayjen (Pur) I Dewa Putu Rai menyampaikan keyakinannya bahwa FKPPI mempunyai kemampuan melaksanakan program bina teritorial dengan berbagai alasan. Antara lain, FKPPI merupakan entitas bela negara yang siap berjuang dan berkorban untuk bangsa dan negara tercinta.
Lihat Juga :
tulis komentar anda