BRIN Rancang Pengawasan Intelijen Terintegratif, Ketua DPP Perindo Beri 3 Catatan Penting

Pengamat militer dan intelijen ini menilai, dalam dimensi kapasitas institusional dan legal, setiap aktor – aktor pengawas semestinya memiliki kesepahaman pengetahuan, informasi yang memadai terhadap peran dan fungsi intelijen. Khususnya, dinamika kinerja intelijen sebagai first line of defense dalam menghadapi dinamika ancaman terkini yang non konvensional, asimetris dan irregular baik dari segi aktor, pola dan strategi.

”Untuk itu, pada segi politik anggaran intelijen dalam menghadapi dinamika ancaman tersebut, tidak bisa selalu terukur atau disamakan dengan kementerian dan lembaga lainnya,” ucapnya.

Selain itu, kata Nuning, dalam konteks penguatan kapasitas institusional, perlu juga dipertimbangkan keterlibatan pihak non partisan yang berasal dari kalangan akademisi atau ahli untuk membantu para aktor pengawas baik yang bersifat regular ataupun ad hoc melalui proses seleksi terbuka, ketat dan komprehensif.

Mantan anggota Komisi I DPR ini menambahkan, dalam dimensi sistem klirens informasi, prinsip good governance dalam demokrasi perlu mendapat penyelarasan dengan prinsip kerahasiaan dalam kerja-kerja intelijen.

”Untuk itu, pembenahan pada sistem klirens rahasia intelijen perlu dilakukan untuk menyediakan suatu mekanisme rigid dan terukur yang memungkinkan aktor pengawas mendapatkan informasi yang memadai dalam melakukan pengawasan tanpa menciderai prinsip kerahasiaan informasi intelijen yang dapat berdampak pada gangguan keamanan nasional,” katanya.