Koalisi Politik untuk Kesehatan Rakyat

Selain pandemi Covid-19, sektor kesehatan Indonesia sendiri masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas. Misalnya, kasus stunting 30,8% dan anemia ibu hamil 48,9% menurur data riset kesehatan dasar (Riksesdas), 2018. Kasus tuberkulosis yang menempatkan Indonesia di peringkat tiga dunia. Demam Berdarah Dengue (DBD) yang sewaktu-waktu mengancam jiwa penduduk. Diare yang merupakan penyakit endemis yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) serta penyumbang angka kematian balita di Indonesia. Delapan penyakit katastropik yang menjadi penyedot dana Jaminan Kesehatan (JKN) terbesar. Dan penyakit jantung adalah yang terbanyak, sekitar 8,3 triliun rupiah berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020.

Dalam kondisi seperti di atas, pemerintah harus sadar betul bahwa tidak mungkin ia mampu sendirian untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang sangat kompleks itu. Memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, menyembuhkan, serta memulihkannya, memelukan keterlibatan banyak pihak.

Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah harus mampu mendorong masyarakat untuk mempertahankan eksistensinya. Peran organisasi profesi, perguruan tinggi, pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pelaku usaha harus diperkuat, bukan dilucuti. Prinsip-prinsip demokrasi yang melekat pada good governance seharusnyamenempatkan kekuasaan di tangan rakyat, bukan sekehendak penguasa semata.

Dari pihak masyarakat sendiri, perlu menunjukkan semangat, kesadaran dan kemampuannya untuk hidup sehat. Mereka harus menghilangkan rasa takutnya untuk menyampaikan pendapat dan saran atas sesuatu yang dirasakan baik bagi kesehatannya. Walau boleh jadi pendapat itu berbeda dengan kehendak pemerintah.

Karena itu, pelayanan kesehatan sebagai pelayanan publik seharusnya menjadi ranah di mana negara yang diwakili oleh pemerintah, mau dan mampu menumbuhkan partisipasi publik. Membuka diri untuk berdialog dengan berbagai kelompok masyarakat. Pembagian peran yang seimbang, saling melengkapi antarberbagai unsur masyarakat dalam pelayanan kesehatan, bukan sekadar terjadinya check and balance tetapi juga untuk menghasilkan sinergi yang baik dalam mewujudkan keadaan sehat secara bersama.

Bersama elemen masyarakat, pemerintah dan elite politik dapat mengembangkan kebijakan kesehatan yang demokratis dan berkeadilan guna mewujudkan derajat kesehatan rakyat yang setinggi-tingginya. Meningkatkan derajat kesehatan seharusnya selalu menjadi kepentingan dan platform bersama dalam pembentukan koalisi politik yang mengatasnamakan rakyat Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.

Baca Juga: koran-sindo.com