Forum Mahasiswa Papua Dukung RUU DOB Segera Disahkan
Jum'at, 24 Juni 2022 - 20:15 WIB
Dengan pemekaran DOB, lanjut Charles, lapangan kerja baru juga akan terbuka lebar bagi OAP. Charles mengungkapkan Forum Mahasiswa OAP untuk DOB di Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan menyadari sepenuhnya bahwa prakarsa Presiden Jokowi tersebut berpotensi mengganggu kepentingan sempit segelintir elite.
Sebab dana otonomi khusus dan dana-dana APBD lainnya akan teralokasikan secara merata ke ketiga daerah otonomi baru. “Sehingga praktik korupsi mereka semakin sempit,” ucap Charles.
Untuk itu, Forum Mahasiswa Papua mendesak agar seluruh aparat penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan Agung (Kejagung), maupun Polri segera menangkap elite-elite yang selama ini melakukan praktik korupsi agar tidak lagi menghambat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya OAP.
“Ini sebagaimana diamanatkan oleh UU Otonomi Khusus Nomor 20 Tahun 2021 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Tanah Papua,” jelas Charles. Baca juga: Anggota DPR Yan Permenas Sebut Masyarakat Dukung DOB di Papua
“Forum mahasiswa juga berkeyakinan bahwa bukti-bukti konkret dari penyelewengan dana otonomi khusus dan dana-dana APBD lainnya telah dimiliki aparat penegak hukum,” tutupnya.
Sebab dana otonomi khusus dan dana-dana APBD lainnya akan teralokasikan secara merata ke ketiga daerah otonomi baru. “Sehingga praktik korupsi mereka semakin sempit,” ucap Charles.
Untuk itu, Forum Mahasiswa Papua mendesak agar seluruh aparat penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan Agung (Kejagung), maupun Polri segera menangkap elite-elite yang selama ini melakukan praktik korupsi agar tidak lagi menghambat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya OAP.
“Ini sebagaimana diamanatkan oleh UU Otonomi Khusus Nomor 20 Tahun 2021 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Tanah Papua,” jelas Charles. Baca juga: Anggota DPR Yan Permenas Sebut Masyarakat Dukung DOB di Papua
“Forum mahasiswa juga berkeyakinan bahwa bukti-bukti konkret dari penyelewengan dana otonomi khusus dan dana-dana APBD lainnya telah dimiliki aparat penegak hukum,” tutupnya.
(kri)
Lihat Juga :