Kemendagri Salurkan Bantuan Keuangan Parpol ke PPP
Senin, 13 Juni 2022 - 20:31 WIB
Ramah Tamah dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penyaluran Bantuan Keuangan Parpol di Kantor Pusat DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2022). FOTO/IST
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) kembali menyalurkan bantuan keuangan kepada partai politik (parpol). Kali ini bantuan diberikan kepada Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ).
Untuk diketahui, penyaluran bantuan keuangan diberikan kepada sembilan parpol berdasarkan perolehan suara sah dalam pemilu 2019, sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1409/PL.01.9-Kpt/06/KPU/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019. Atas perolehan suara pada Pemilu 2019, PPP berhak mendapat bantuan keuangan dari APBN sebesar Rp1.000 per suara sah. Dengan demikian, total bantuan yang diterima PPP yaitu senilai Rp6.323.147.000.
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, bantuan keuangan parpol diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat, selanjutnya dapat digunakan untuk operasional sekretariat parpol.
Baca juga: Kemendagri Salurkan Bantuan Keuangan Partai Politik
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menyampaikan, pihaknya menjalankan amanat undang-undang terkait pelaksanaan bantuan keuangan parpol.
"Pada prinsipnya kami siap melayani," kata Bahtiar dalam acara Ramah Tamah dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penyaluran Bantuan Keuangan Parpol di Kantor Pusat DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2022).
Bahtiar menegaskan, Kemendagri dengan dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) berupaya terus mendorong kenaikan bantuan keuangan parpol.
"Konsekuensinya, sesuai rekomendasi KPK, kenaikan bantuan keuangan parpol itu harus diiringi dengan komitmen mendukung implementasi pengukuran Standar Integritas Partai Politik guna penataan organisasi dan reformasi organisasi parpol," katanya.
Sementara itu, Sekjen DPP PPP Muhamad Arwani Thomafi menjelaskan, anggaran menjadi hal penting dalam kegiatan parpol. Anggaran tersebut untuk merealisasikan beberapa program yang telah dibuat oleh PPP. Di antara program yang telah dilaksanakan adalah pengadaan pendidikan politik dari tingkat DPP, DPW, DPC, sampai DPAC, termasuk sekolah politik bagi perempuan.
Kemudian anggaran juga dipergunakan untuk penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana, dan menjalankan keorganisasian. Selain itu, juga untuk menyelenggarakan program sinergi sosial lewat kegiatan di tingkat daerah seperti kiai kampung.
"Banyak yang ingin kita kerjakan sebagai parpol," katanya.
Untuk diketahui, penyaluran bantuan keuangan diberikan kepada sembilan parpol berdasarkan perolehan suara sah dalam pemilu 2019, sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1409/PL.01.9-Kpt/06/KPU/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019. Atas perolehan suara pada Pemilu 2019, PPP berhak mendapat bantuan keuangan dari APBN sebesar Rp1.000 per suara sah. Dengan demikian, total bantuan yang diterima PPP yaitu senilai Rp6.323.147.000.
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, bantuan keuangan parpol diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat, selanjutnya dapat digunakan untuk operasional sekretariat parpol.
Baca juga: Kemendagri Salurkan Bantuan Keuangan Partai Politik
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menyampaikan, pihaknya menjalankan amanat undang-undang terkait pelaksanaan bantuan keuangan parpol.
"Pada prinsipnya kami siap melayani," kata Bahtiar dalam acara Ramah Tamah dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penyaluran Bantuan Keuangan Parpol di Kantor Pusat DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2022).
Bahtiar menegaskan, Kemendagri dengan dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) berupaya terus mendorong kenaikan bantuan keuangan parpol.
"Konsekuensinya, sesuai rekomendasi KPK, kenaikan bantuan keuangan parpol itu harus diiringi dengan komitmen mendukung implementasi pengukuran Standar Integritas Partai Politik guna penataan organisasi dan reformasi organisasi parpol," katanya.
Sementara itu, Sekjen DPP PPP Muhamad Arwani Thomafi menjelaskan, anggaran menjadi hal penting dalam kegiatan parpol. Anggaran tersebut untuk merealisasikan beberapa program yang telah dibuat oleh PPP. Di antara program yang telah dilaksanakan adalah pengadaan pendidikan politik dari tingkat DPP, DPW, DPC, sampai DPAC, termasuk sekolah politik bagi perempuan.
Kemudian anggaran juga dipergunakan untuk penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana, dan menjalankan keorganisasian. Selain itu, juga untuk menyelenggarakan program sinergi sosial lewat kegiatan di tingkat daerah seperti kiai kampung.
"Banyak yang ingin kita kerjakan sebagai parpol," katanya.
(abd)
tulis komentar anda