Tahun Politik, Jangan Lupakan Nasib Rakyat

Jadi kembali kepada tahun politik tadi. Tidak semua menteri dan pejabat tinggi negara punya ambisi politik untuk maju di Pilpres atau Pileg 2024. Andaikan semua anggota kabinet maju di 2024 pun tidak ada aturan yang melarang. Karena itu hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Tapi tanggung jawab moral dan politik untuk menjalankan pekerjaan melayani rakyat itu yang mestinya bisa menjadi pertimbangan sebelum sang pejabat berniat maju di pilpres, pileg atau pilkada.

Bukankah mayoritas pejabat publik kita adalah pimpinan parpol? Memang demikian adanya. Karena sistem politik yang kita anut membolehkan hal itu. Namun faktanya pos pos strategis sebagian besar dikuasai oleh orang-orang politik, atau profesional yang disokong oleh parpol tertentu. Di sinilah masalahnya. Ketika seseorang ditempatkan di posisi strategis atas dukungan parpol, kesetiaan dan loyalitasnya bukan langsung ke rakyat. Di sinilah konflik kepentingan terjadi. Dan, seringkali kepentingan rakyat banyak yang dikorbankan.

Tahun politik yang penuh dinamika ini akan berlangsung hingga awal 2024. Fokus pemerintah pasti terpecah. Turbulensi akan banyak terjadi. Rakyat hanya bisa melihat dari jauh perilaku elite yang makin sulit dimengerti. Saatnya mengencangkan sabuk pengaman karena turbulensi sudah berlangsung dan semakin keras guncangannya.

Baca Juga: koran-sindo.com