Gerindra Diprediksi Tak Berani Buang Arief Poyuono, Ini Penyebabnya
Senin, 22 Juni 2020 - 18:26 WIB
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono akan diperiksa Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra lantaran menyebut munculnya isu PKI 'dilontarkan' oleh 'kadrun'. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai tak yakin Gerindra akan berani memecat Arief Poyuono (AP) gara-gara pernyataannya yang bikin heboh itu.
"Dia salah satu pilar kekuatan penyokong Prabowo. AP itu salah satu orang yang berani pasang badan untuk PS (Prabowo Subianto). Jadi tak mungkin dibuang," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Senin (22/6/2020).
Menurut Ujang, Gerindra merasa dilematis menghadapi Arief. Karena, jika yang bersangkutan dibuang dari partai, salah satu pilar Prabowo hilang. Sedangkan jika tak dibuang, sedikit merusak citra Gerindra. ( ).
Maka itu, Ujang menganggap, ujung dari masalah ini nantinya juga damai. Apalagi, hanya di internal partai dan juga sidang itu hanya untuk mengklarifikasi terkait pernyataan Arief Poyuono di media tersebut.
"Di politik itu kan banyak drama dan sandiwara. Ujung drama dan sandiwara itu damai. Kalaupun tak berujung damai, paling juga dapat sanksi ringan, untuk menjaga citra partai," kata analis politik asal Universitas Al Azhar Indonesia ini.
"Dia salah satu pilar kekuatan penyokong Prabowo. AP itu salah satu orang yang berani pasang badan untuk PS (Prabowo Subianto). Jadi tak mungkin dibuang," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Senin (22/6/2020).
Menurut Ujang, Gerindra merasa dilematis menghadapi Arief. Karena, jika yang bersangkutan dibuang dari partai, salah satu pilar Prabowo hilang. Sedangkan jika tak dibuang, sedikit merusak citra Gerindra. ( ).
Maka itu, Ujang menganggap, ujung dari masalah ini nantinya juga damai. Apalagi, hanya di internal partai dan juga sidang itu hanya untuk mengklarifikasi terkait pernyataan Arief Poyuono di media tersebut.
"Di politik itu kan banyak drama dan sandiwara. Ujung drama dan sandiwara itu damai. Kalaupun tak berujung damai, paling juga dapat sanksi ringan, untuk menjaga citra partai," kata analis politik asal Universitas Al Azhar Indonesia ini.
(zik)
tulis komentar anda