BPK Periksa Kinerja Lima Program Corona Pemerintah Pusat dan Daerah
Senin, 22 Juni 2020 - 16:45 WIB
Saat ini, kata dia, BPK sedang menyiapkan rencana pemeriksaan yang akan dilaksanakan pada awal Juli 2020. Pemeriksaan BPK mencakup lima program yakni bantuan sosial (bansos), pengadaan alat pelindung diri (APD) dan alat tes, kartu prakerja, bantuan langsung tunai-dana desa (BLT-DD), dan BPJS. "Pemeriksaan dilaksanakan serentak," cuit Achsanul.
Dia mengungkapkan, program bansos, pengadaan APD, dan kartu prakerja menjadi sorotan masyarakat selama masa pandemi Covid-19. Achsanul menegaskan, BPK akan menyiapkan tim besar dalam bentuk 'Pemeriksaan Tematik' denhan melibatkan semua Auditorat Keuangan Negara (AKN) yang ada di BPK. "Pemeriksaan kemungkinan membutuhkan waktu 90 hari," tuturnya.
Achsanul melanjutkan, BPK berharap kepada semua kementerian/lembaga (K/L) yan terlibat dalam program tersebut agar mempersiapkan diri guna pemeriksaan yang akan dilakukan BPK. BPK, ujar dia, juga berharap masyarakat untuk menyampaikan informasi ke BPK. Informasi tersebut akan dipergunakan BPK sebagai masukan dalam melaksanakan pemeriksaan
"Ada 8 Kementerian & Lembaga sebagai pelaksana Program, ditambah Propensi & Kab/kota," tutup Achsanul di bagian akhir cuitannya.
Koran SINDO telah melakukan konfirmasi atas tiga cuitan tersebut kepada Achsanul disertai beberapa pertanyaan lanjutan. Achsanul menjelaskan, permintaan pemeriksaan terhadap APBN dalam atas program penanggulangan Corona datang merupakan permintaan dari pribadi-pribadi masyarakat dan kelompok masyarakat.
Dia mengungkapkan, program bansos, pengadaan APD, dan kartu prakerja menjadi sorotan masyarakat selama masa pandemi Covid-19. Achsanul menegaskan, BPK akan menyiapkan tim besar dalam bentuk 'Pemeriksaan Tematik' denhan melibatkan semua Auditorat Keuangan Negara (AKN) yang ada di BPK. "Pemeriksaan kemungkinan membutuhkan waktu 90 hari," tuturnya.
Achsanul melanjutkan, BPK berharap kepada semua kementerian/lembaga (K/L) yan terlibat dalam program tersebut agar mempersiapkan diri guna pemeriksaan yang akan dilakukan BPK. BPK, ujar dia, juga berharap masyarakat untuk menyampaikan informasi ke BPK. Informasi tersebut akan dipergunakan BPK sebagai masukan dalam melaksanakan pemeriksaan
"Ada 8 Kementerian & Lembaga sebagai pelaksana Program, ditambah Propensi & Kab/kota," tutup Achsanul di bagian akhir cuitannya.
Koran SINDO telah melakukan konfirmasi atas tiga cuitan tersebut kepada Achsanul disertai beberapa pertanyaan lanjutan. Achsanul menjelaskan, permintaan pemeriksaan terhadap APBN dalam atas program penanggulangan Corona datang merupakan permintaan dari pribadi-pribadi masyarakat dan kelompok masyarakat.
Lihat Juga :