Makna Oligarki dan Ciri-cirinya, Indonesia Termasuk Tipe Mana?
Senin, 23 Mei 2022 - 08:35 WIB
Aktivis Greenpeace membawa monster oligarki berupa boneka gurita raksasa di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2021). FOTO/MPI/FAISAL RAHMAN
JAKARTA - Kata oligarki belakangan ini cukup populer karena sering muncul di media massa maupun media sosial. Situasi yang terjadi saat ini, baik di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial dituding merupakan akibat ulah oligarki yang lebih mengutamakan pribadi maupun kelompok dibanding masyarakat umum.
Oligarki berasal dari bahasa Yunani, Oligarkhia. Istilah ini terbentuk dari dua kata, yakni oligon yang berarti sedikit dan arkho bermakna memerintah. Karena itu, Oligarkhia diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elite kecil masyarakat, baik itu menurut kekayaan, keluarga, atau militer.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oligarki kemudian dimaknai sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Mereka yang masuk dalam oligarki disebut dengan oligark.
Baca juga: Aset Oligarki hingga Miliarder Rusia yang Dibekukan Bakal Dipakai Buat Bangun Ukraina
Ilmuwan politik Amerika Serikat dari Universitas Northwestern, Jeffrey A Winters mendefinisikan oligark sebagai pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya.
"Sumber daya itu harus tersedia untuk digunakan demi kepentingan pribadi, biar pun tidak harus dimiliki sendiri. Jika kekayaan pribadi ekstrem mustahil dimiliki atau tidak ada, maka Oligarki juga tidak ada," kata Winters dalam bukunya berjudul Oligarki (2011) dikutip dari artikel 'Teori Oligarki Aristoteles dan Winters' karya Seta Basri, Senin (23/5/2022).
Kunci dari konsep oligarki adalah kekayaan. Kelompok orang-orang yang sangat kaya berusaha menjangkau kekuasaan melalui beragam saluran, baik itu politik, ekonomi, hukum, dan lainnya, agar bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan lagi kekayaannya.
Baca juga: Fahri Hamzah: Tiket Pilpres 2024 Sudah Ada di Tangan Para Oligarki
Oligarki dan demokrasi bisa berjalan beriringan. Dengan kekayaan yang dimiliki, para oligark melalui kanal-kanal demokrasi bisa duduk di posisi-posisi strategis, baik di legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun birokrasi. Dengan begitu, mereka bisa mengendalikan kekuasaan untuk kepentingannya.
Oligarki berasal dari bahasa Yunani, Oligarkhia. Istilah ini terbentuk dari dua kata, yakni oligon yang berarti sedikit dan arkho bermakna memerintah. Karena itu, Oligarkhia diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elite kecil masyarakat, baik itu menurut kekayaan, keluarga, atau militer.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oligarki kemudian dimaknai sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Mereka yang masuk dalam oligarki disebut dengan oligark.
Baca juga: Aset Oligarki hingga Miliarder Rusia yang Dibekukan Bakal Dipakai Buat Bangun Ukraina
Ilmuwan politik Amerika Serikat dari Universitas Northwestern, Jeffrey A Winters mendefinisikan oligark sebagai pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya.
"Sumber daya itu harus tersedia untuk digunakan demi kepentingan pribadi, biar pun tidak harus dimiliki sendiri. Jika kekayaan pribadi ekstrem mustahil dimiliki atau tidak ada, maka Oligarki juga tidak ada," kata Winters dalam bukunya berjudul Oligarki (2011) dikutip dari artikel 'Teori Oligarki Aristoteles dan Winters' karya Seta Basri, Senin (23/5/2022).
Kunci dari konsep oligarki adalah kekayaan. Kelompok orang-orang yang sangat kaya berusaha menjangkau kekuasaan melalui beragam saluran, baik itu politik, ekonomi, hukum, dan lainnya, agar bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan lagi kekayaannya.
Baca juga: Fahri Hamzah: Tiket Pilpres 2024 Sudah Ada di Tangan Para Oligarki
Oligarki dan demokrasi bisa berjalan beriringan. Dengan kekayaan yang dimiliki, para oligark melalui kanal-kanal demokrasi bisa duduk di posisi-posisi strategis, baik di legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun birokrasi. Dengan begitu, mereka bisa mengendalikan kekuasaan untuk kepentingannya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda