Kejagung Selesaikan Sengketa Lahan Pembangunan Pabrik Senilai Rp1,1 Triliun
Minggu, 21 Juni 2020 - 09:01 WIB
"Diperoleh kepastian bahwa permasalahan lahan untuk pembangunan pabrik makanan ternak dapat segera dilaksanakan karena pembebasan lahan sudah berhasil diselesaikan dan dituntaskan," tutur Hari.
Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengapresiasi kinerja tim yang telah mempermudah proses investasi di daerah. "Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Jaksa Agung yang telah mendukung penuh," terang Bahlil.
Keberhasilan Satgas Pengamanan Investasi tersebut, telah sejalan dengan amanat Jaksa Agung ST Burhanuddin saat memberikan sambutan dalam acara Seminar Nasional 'Penegakan Hukum Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Percepatan Pembangunan' di Kompleks Parlemen Senayan pada tanggal 24 Februari 2020.
"Bahwa kunci dari investsi adalah kepastian hukum yang ada, jika kepastian hukum masih belum terjamim di suatu daerah maka para investor tidak akan tertarik," jelas Jaksa Agung.
Sebagai penegak hukum, katanya, Kejaksaan RI berupaya turut serta menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. "Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dalam rangka mendorong investasi masuk di Indonesia," tegas Jaksa Agung.
Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengapresiasi kinerja tim yang telah mempermudah proses investasi di daerah. "Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Jaksa Agung yang telah mendukung penuh," terang Bahlil.
Keberhasilan Satgas Pengamanan Investasi tersebut, telah sejalan dengan amanat Jaksa Agung ST Burhanuddin saat memberikan sambutan dalam acara Seminar Nasional 'Penegakan Hukum Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Percepatan Pembangunan' di Kompleks Parlemen Senayan pada tanggal 24 Februari 2020.
"Bahwa kunci dari investsi adalah kepastian hukum yang ada, jika kepastian hukum masih belum terjamim di suatu daerah maka para investor tidak akan tertarik," jelas Jaksa Agung.
Sebagai penegak hukum, katanya, Kejaksaan RI berupaya turut serta menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. "Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dalam rangka mendorong investasi masuk di Indonesia," tegas Jaksa Agung.
(maf)
Lihat Juga :