Pengamat Sebut Kebijakan Jokowi soal Larang Ekspor CPO Bikin Bingung
Kamis, 28 April 2022 - 13:06 WIB
Kebijakan Presiden Jokowi dalam mengatasi persoalan minyak goreng dinilai tidak konsisten dan perubahan kebijakan dalam waktu satu hari membingungkan publik. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi persoalan minyak goreng dinilai tidak konsisten dan perubahan kebijakan dalam waktu satu hari membingungkan publik. Hal ini dikatakan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah.
Baca juga: Jokowi Keukeuh Larang Ekspor CPO dan Minyak Goreng, Ini Tujuannya
Pemerintah turut melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit, bersamaan dengan bahan baku minyak goreng lainnya. Sebelumnya, pemerintah sempat menyatakan CPO tidak termasuk ke dalam larangan ekspor.
Baca juga: Harga Minyak Goreng Melonjak, Komitmen Pengusaha CPO Dipertanyakan
"Inkonsistensi itu menunjukkan pemerintah tidak punya resep, tidak punya perencanaan yang matang terhadap bagaimana solusi terkait dengan persoalan minyak goreng. Baik dari tata kelola, pengawasan, dan sebagainya," kata Trubus dalam keterangannya, Kamis (28/4/2022).
Trubus melihat, kebijakan yang berubah-ubah menunjukkan Presiden Jokowi seperti dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu. Ia juga melihat tim di Istana Kepresidenan tidak bekerja secara optimal.
Baca juga: Jokowi Keukeuh Larang Ekspor CPO dan Minyak Goreng, Ini Tujuannya
Pemerintah turut melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit, bersamaan dengan bahan baku minyak goreng lainnya. Sebelumnya, pemerintah sempat menyatakan CPO tidak termasuk ke dalam larangan ekspor.
Baca juga: Harga Minyak Goreng Melonjak, Komitmen Pengusaha CPO Dipertanyakan
"Inkonsistensi itu menunjukkan pemerintah tidak punya resep, tidak punya perencanaan yang matang terhadap bagaimana solusi terkait dengan persoalan minyak goreng. Baik dari tata kelola, pengawasan, dan sebagainya," kata Trubus dalam keterangannya, Kamis (28/4/2022).
Trubus melihat, kebijakan yang berubah-ubah menunjukkan Presiden Jokowi seperti dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu. Ia juga melihat tim di Istana Kepresidenan tidak bekerja secara optimal.
Lihat Juga :