OTT Bogor, KPK: 8 Orang Ditetapkan Tersangka dan Ditahan 20 Hari
Kamis, 28 April 2022 - 04:32 WIB
Sebagaimana diketahui sebelumnya, total uang sebesar Rp1,9 miliar dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor terkait suap laporan keuangan.
Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan sebagai realisasi kesepakatan IA dan MA memberikan uang sekitar Rp100 juta ke ATM di salah satu tempat di Bandung.
Tersangka penerima suap berinisial ATM kemudian mengkondisikan susunan tim sesuai permintaan IA. Dimana nantinya obyek audit untuk SKPD tertentu, jadi ada SKPD yang tidak dilakukan pemeriksaan atau dibatalkan.
"Proses audit Februari - April 2022 dengan hasil rekomendasi di antaranya tindak lanjut rekomendasi 2020 sudah dilaksanakan dan program audit keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini," ungkap Firli Bahuri.
Adapun kata Firli temuan fakta Dinas PUPR salah satunya peningkatan jalan rute Kandang Roda Pakan Sari dengan nilai proyek Rp94,6 miliar yang pelaksanaannya dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak (harus didalami lebih lanjut oleh penyidik KPK).
"Dalam proses audit diduga ada beberapa kali pemberian uang oleh AY melalui IA dan MA pada tim pemeriksa dalam bentuk uang mingguan minimal Rp10 juta. Sehingga selama total pemeriksaan diberikan uang tunai Rp1,9 miliar," pungkas Firli Bahuri.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, tindak pidana suap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dimaksudkan untuk mendapatkan predikat opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2021.
"Konstruksi perkara sebagai berikut AY sebagai Bupati Bogor ingin agar Pemkab Bogor mendapatkan predikat WTP atas laporan keuangan daerah 2021 oleh BPK Perwakilan Jawa Barat," kata Firli Bahuri.
BPK Perwakilan Jawa Barat kata Ketua KPK kemudian melakukan pemeriksaan Entrim terhadap laporan keuangan Pemkab Bogor, terdiri dari AM, ATM, HNRK, GGTR, dan WR ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai proyek diantaranya di Dinas Kabupaten PUPR Bogor.
Sekitar Januari 2022 kemudian diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara HNRK dengan IA dan MA. Dengan tujuan mengkondisikan susunan tim audit Entrim. AY menerima laporan dari IA bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan jika ada audit BPK Perwakilan Jawa Barat akan berakibat Opini Disclaimer.
Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan sebagai realisasi kesepakatan IA dan MA memberikan uang sekitar Rp100 juta ke ATM di salah satu tempat di Bandung.
Tersangka penerima suap berinisial ATM kemudian mengkondisikan susunan tim sesuai permintaan IA. Dimana nantinya obyek audit untuk SKPD tertentu, jadi ada SKPD yang tidak dilakukan pemeriksaan atau dibatalkan.
"Proses audit Februari - April 2022 dengan hasil rekomendasi di antaranya tindak lanjut rekomendasi 2020 sudah dilaksanakan dan program audit keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini," ungkap Firli Bahuri.
Adapun kata Firli temuan fakta Dinas PUPR salah satunya peningkatan jalan rute Kandang Roda Pakan Sari dengan nilai proyek Rp94,6 miliar yang pelaksanaannya dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak (harus didalami lebih lanjut oleh penyidik KPK).
"Dalam proses audit diduga ada beberapa kali pemberian uang oleh AY melalui IA dan MA pada tim pemeriksa dalam bentuk uang mingguan minimal Rp10 juta. Sehingga selama total pemeriksaan diberikan uang tunai Rp1,9 miliar," pungkas Firli Bahuri.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, tindak pidana suap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dimaksudkan untuk mendapatkan predikat opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2021.
"Konstruksi perkara sebagai berikut AY sebagai Bupati Bogor ingin agar Pemkab Bogor mendapatkan predikat WTP atas laporan keuangan daerah 2021 oleh BPK Perwakilan Jawa Barat," kata Firli Bahuri.
BPK Perwakilan Jawa Barat kata Ketua KPK kemudian melakukan pemeriksaan Entrim terhadap laporan keuangan Pemkab Bogor, terdiri dari AM, ATM, HNRK, GGTR, dan WR ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai proyek diantaranya di Dinas Kabupaten PUPR Bogor.
Sekitar Januari 2022 kemudian diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara HNRK dengan IA dan MA. Dengan tujuan mengkondisikan susunan tim audit Entrim. AY menerima laporan dari IA bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan jika ada audit BPK Perwakilan Jawa Barat akan berakibat Opini Disclaimer.
tulis komentar anda