Hasil Survei, Masyarakat Ingin Ada Perombakan Kabinet Jokowi-Maruf
Jum'at, 19 Juni 2020 - 21:24 WIB
Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin jelang satu tahun masa periodenya. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei penilaian kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin jelang satu tahun masa periodenya. Meski hasil survei di atas 67,4 % mengatakan puas pada pemerintahan Jokowi, sebanyak 75,6 % masyarakat menginginkan adanya pergantian menteri di Kabinet Indonesia Maju.
(Baca juga: Pengamat Nilai Kinerja Erick Thohir Sudah Sejalan dengan Visi Jokowi)
Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai, menguatnya keinginan masyarakat Indonesia yang setuju adanya pergantian personalia Menteri Kabinet Indonesia Maju harus menjadi perhatian Presiden Jokowi.
Menurut Umam, jika mengacu pada survei, maka ada 3 bidang kategori yang paling tidak memuaskan publik di antaranya ekonomi, politik dan hukum. Hal ini bisa jadi representasi kegelisahan publik karena belakangan ini ada banyak masalah yang terkait dengan ketiga bidang itu.
(Baca juga: Pejabat Nekat Korupsi Anggaran Covid, Jokowi: Silakan Digigit Keras)
Umam kemudian menyontohkan soal proyeksi ekonomi terbaru yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani. Menkeu menyebutkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal II berpotensi menyentuh minus 3,8 persen. Sementara di sisi hukum, banyak kasus hukum tidak tertangani, seperti masih buronnya Harun Masiku, kasus Jiwasraya dan kasus PT Asabri, dan lainnya.
"Tren pemburukan ekonomi bisa terjadi, karena capaian kuartal 2 akan berefek pada kuartal 3 dan 4. Jika itu terjadi, negara terancam resesi. Kalau terjadi resesi, inflasi bisa tidak terkendali, harga bahan pokok melangit dan akhirnya kepuasan publik terhadap pemerintah akan jeblok," kata Umam, Jumat (19/6/2020).
Untuk itu, pemerintah perlu reshuffle kabinet, utamanya di bidang ekonomi, kesehatan dan penegakan hukum. Adapun kementerian yang terkait dengan potensi ancaman inflasi itu antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan hingga Kemenko Perekonomian.
"Ekonomi negara makin rapuh, presiden harus perkuat tim ekonominya. Kinerja Menko Perekonomian Airlangga Hartarto belakangan juga disorot KPK karena terkait program kartu pra-kerja," ungkapnya.
(Baca juga: Pengamat Nilai Kinerja Erick Thohir Sudah Sejalan dengan Visi Jokowi)
Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai, menguatnya keinginan masyarakat Indonesia yang setuju adanya pergantian personalia Menteri Kabinet Indonesia Maju harus menjadi perhatian Presiden Jokowi.
Menurut Umam, jika mengacu pada survei, maka ada 3 bidang kategori yang paling tidak memuaskan publik di antaranya ekonomi, politik dan hukum. Hal ini bisa jadi representasi kegelisahan publik karena belakangan ini ada banyak masalah yang terkait dengan ketiga bidang itu.
(Baca juga: Pejabat Nekat Korupsi Anggaran Covid, Jokowi: Silakan Digigit Keras)
Umam kemudian menyontohkan soal proyeksi ekonomi terbaru yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani. Menkeu menyebutkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal II berpotensi menyentuh minus 3,8 persen. Sementara di sisi hukum, banyak kasus hukum tidak tertangani, seperti masih buronnya Harun Masiku, kasus Jiwasraya dan kasus PT Asabri, dan lainnya.
"Tren pemburukan ekonomi bisa terjadi, karena capaian kuartal 2 akan berefek pada kuartal 3 dan 4. Jika itu terjadi, negara terancam resesi. Kalau terjadi resesi, inflasi bisa tidak terkendali, harga bahan pokok melangit dan akhirnya kepuasan publik terhadap pemerintah akan jeblok," kata Umam, Jumat (19/6/2020).
Untuk itu, pemerintah perlu reshuffle kabinet, utamanya di bidang ekonomi, kesehatan dan penegakan hukum. Adapun kementerian yang terkait dengan potensi ancaman inflasi itu antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan hingga Kemenko Perekonomian.
"Ekonomi negara makin rapuh, presiden harus perkuat tim ekonominya. Kinerja Menko Perekonomian Airlangga Hartarto belakangan juga disorot KPK karena terkait program kartu pra-kerja," ungkapnya.
tulis komentar anda