Survei: Mayoritas Publik Tak Percaya Big Data Luhut Pandjaitan dan Cak Imin
Rabu, 13 April 2022 - 21:22 WIB
Selain itu, sebagian besar responden tidak setuju apabila pemerintah dan legislatif hendak melaksanakan amendemen konstitusi UUD 1945. "75,3 persen responden tidak setuju dengan amendemen UUD 1945. Dimana 25,5 persen responden yang tidak setuju khawatir akan mengubah masa jabatan Presiden menjadi lebih dari dua periode," katanya.
Dia mengungkapkan bahwa isu perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, penundaan Pemilu 2024, atau amendemen UUD 1945 membuat kegaduhan di masyarakat. Dia menuturkan, isu tersebut malah merugikan konsentrasi pemerintah dalam menangani persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Ketidakpuasan terhadap pemerintah bisa disebabkan isu perpanjangan jabatan dan penundaan pemilu. Tidak ada visi Menteri, yang ada visi Presiden," ujar Igor.
Dia mengungkapkan bahwa isu perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, penundaan Pemilu 2024, atau amendemen UUD 1945 membuat kegaduhan di masyarakat. Dia menuturkan, isu tersebut malah merugikan konsentrasi pemerintah dalam menangani persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Ketidakpuasan terhadap pemerintah bisa disebabkan isu perpanjangan jabatan dan penundaan pemilu. Tidak ada visi Menteri, yang ada visi Presiden," ujar Igor.
(rca)
Lihat Juga :