Survei: Mayoritas Publik Tak Percaya Big Data Luhut Pandjaitan dan Cak Imin
Rabu, 13 April 2022 - 21:22 WIB
Mayoritas publik tidak percaya dengan klaim soal big data terkait dukungan terhadap penundaan Pemilu 2024. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
JAKARTA - Mayoritas publik tidak percaya dengan klaim soal big data terkait dukungan terhadap penundaan Pemilu 2024. Hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) yang diumumkan pada hari ini.
Dalam survei tersebut, 71,8 persen responden tidak percaya dengan klaim big data tersebut. Adapun klaim big data tersebut sebelumnya dibeberkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin .
"Saat Luhut ke UI dalam acara seminar kan ditanyakan mahasiswa untuk membuka Big Data. Yang yakin hanya 20,2 persen. Kalau pejabat sudah menyampaikan data ke publik, datanya harus dibuka. Aneh jika masyarakat taat konstitusi tapi elitenya tidak," kata Direktur SPIN Igor Dirgantara saat memaparkan hasil surveinya, Rabu (13/4/2022).
Selain itu, sebagian besar responden tidak setuju apabila pemerintah dan legislatif hendak melaksanakan amendemen konstitusi UUD 1945. "75,3 persen responden tidak setuju dengan amendemen UUD 1945. Dimana 25,5 persen responden yang tidak setuju khawatir akan mengubah masa jabatan Presiden menjadi lebih dari dua periode," katanya.
Dia mengungkapkan bahwa isu perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, penundaan Pemilu 2024, atau amendemen UUD 1945 membuat kegaduhan di masyarakat. Dia menuturkan, isu tersebut malah merugikan konsentrasi pemerintah dalam menangani persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Ketidakpuasan terhadap pemerintah bisa disebabkan isu perpanjangan jabatan dan penundaan pemilu. Tidak ada visi Menteri, yang ada visi Presiden," ujar Igor.
Dalam survei tersebut, 71,8 persen responden tidak percaya dengan klaim big data tersebut. Adapun klaim big data tersebut sebelumnya dibeberkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin .
"Saat Luhut ke UI dalam acara seminar kan ditanyakan mahasiswa untuk membuka Big Data. Yang yakin hanya 20,2 persen. Kalau pejabat sudah menyampaikan data ke publik, datanya harus dibuka. Aneh jika masyarakat taat konstitusi tapi elitenya tidak," kata Direktur SPIN Igor Dirgantara saat memaparkan hasil surveinya, Rabu (13/4/2022).
Selain itu, sebagian besar responden tidak setuju apabila pemerintah dan legislatif hendak melaksanakan amendemen konstitusi UUD 1945. "75,3 persen responden tidak setuju dengan amendemen UUD 1945. Dimana 25,5 persen responden yang tidak setuju khawatir akan mengubah masa jabatan Presiden menjadi lebih dari dua periode," katanya.
Dia mengungkapkan bahwa isu perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, penundaan Pemilu 2024, atau amendemen UUD 1945 membuat kegaduhan di masyarakat. Dia menuturkan, isu tersebut malah merugikan konsentrasi pemerintah dalam menangani persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Ketidakpuasan terhadap pemerintah bisa disebabkan isu perpanjangan jabatan dan penundaan pemilu. Tidak ada visi Menteri, yang ada visi Presiden," ujar Igor.
(rca)
tulis komentar anda