Di Depan Forum Konstitusi, LaNyalla: Negara Harus Sejahterakan Rakyat Bukan Perkaya Oligarki
Senin, 11 April 2022 - 00:16 WIB
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan Konstitusi harus tegas dan jelas berpihak kepada pemilik kedaulatan negara ini, yaitu rakyat. Foto/istimewa
JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan Konstitusi harus tegas dan jelas berpihak kepada pemilik kedaulatan negara ini, yaitu rakyat. Karena tujuan negara ini adalah welfare state yakni negara yang menyejahterakan rakyat.
Hal itu disampaikan LaNyalla saat menghadiri undangan dialog yang digagas para tokoh pejuang konstitusi dan penjaga Pancasila, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (10/4/2022) malam.
“Negara ini lahir untuk menyejahterakan rakyat. Tapi faktanya arah perjalanan bangsa ini kita serahkan kepada partai politik, dan Ekonomi Indonesia berpihak kepada segelintir orang yang berkongsi dengan kekuasaan," kata LaNyalla.
Menurutnya, hal itu terjadi karena amendemen konstitusi 1999-2002 yang membuat bangsa ini meninggalkan Pancasila sebagai falsafah dan wadah yang utuh untuk bangsa. "Tanpa bermaksud menyalahkan siapa pun, tetapi saya sudah sering sampaikan bahwa amendemen konstitusi 1999-2002 adalah kecelakaan konstitusi yang kemudian menjauhkan kita dengan watak dasar dan DNA Asli bangsa ini, yaitu Pancasila," tambahnya.
Oleh karena itu LaNyalla berterima kasih, masih ada para tokoh yang mendedikasikan diri untuk memperjuangkan eksistensi Pancasila. "Kita tidak bisa membiarkan terus menerus Negara ini dikuasai oleh segelintir orang yang rakus untuk menumpuk kekayaan. Sementara ratusan juta rakyat tetap saja miskin dan menderita. Kita tidak bisa membiarkan kekayaan sumber daya alam dikuras oleh oligarki yang membiayai penguasa, sehingga kekuasaan terus berpihak kepada mereka," papar dia.
Oleh karena itu, LaNyalla menegaskan konstitusi Indonesia harus dengan tegas dan jelas berpihak kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sebab, sistem perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama, dan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.
"Insyaallah saya akan istiqomah berada di barisan yang ingin mengembalikan Indonesia menjadi negara kesejahteraan yang berkeadilan. Negara berdaulat, berdikari dan mandiri yang tidak dikendalikan oleh segelintir oligarki. Tapi negara yang lahir untuk kesejahteraan rakyat demi terwujudnya Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," tegas dia.
Hal itu disampaikan LaNyalla saat menghadiri undangan dialog yang digagas para tokoh pejuang konstitusi dan penjaga Pancasila, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (10/4/2022) malam.
“Negara ini lahir untuk menyejahterakan rakyat. Tapi faktanya arah perjalanan bangsa ini kita serahkan kepada partai politik, dan Ekonomi Indonesia berpihak kepada segelintir orang yang berkongsi dengan kekuasaan," kata LaNyalla.
Menurutnya, hal itu terjadi karena amendemen konstitusi 1999-2002 yang membuat bangsa ini meninggalkan Pancasila sebagai falsafah dan wadah yang utuh untuk bangsa. "Tanpa bermaksud menyalahkan siapa pun, tetapi saya sudah sering sampaikan bahwa amendemen konstitusi 1999-2002 adalah kecelakaan konstitusi yang kemudian menjauhkan kita dengan watak dasar dan DNA Asli bangsa ini, yaitu Pancasila," tambahnya.
Oleh karena itu LaNyalla berterima kasih, masih ada para tokoh yang mendedikasikan diri untuk memperjuangkan eksistensi Pancasila. "Kita tidak bisa membiarkan terus menerus Negara ini dikuasai oleh segelintir orang yang rakus untuk menumpuk kekayaan. Sementara ratusan juta rakyat tetap saja miskin dan menderita. Kita tidak bisa membiarkan kekayaan sumber daya alam dikuras oleh oligarki yang membiayai penguasa, sehingga kekuasaan terus berpihak kepada mereka," papar dia.
Oleh karena itu, LaNyalla menegaskan konstitusi Indonesia harus dengan tegas dan jelas berpihak kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sebab, sistem perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama, dan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.
"Insyaallah saya akan istiqomah berada di barisan yang ingin mengembalikan Indonesia menjadi negara kesejahteraan yang berkeadilan. Negara berdaulat, berdikari dan mandiri yang tidak dikendalikan oleh segelintir oligarki. Tapi negara yang lahir untuk kesejahteraan rakyat demi terwujudnya Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," tegas dia.
tulis komentar anda