Alasan Mengapa Demo Mahasiswa 11 April 2022 Menyasar Istana, Ini Kata Pengamat Politik
Minggu, 10 April 2022 - 15:04 WIB
Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) menggelar mimbar rakyat di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Minggu (10/4/2022). FOTO/MPI/BACHTIAR ROJAB
JAKARTA - Rencana aksi massa mahasiswa dan elemen terkait menolak isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode pada Senin (11/4/2022) besok, menjadi sorotan. Rencananya demontrasi akan digelar di Kawasan Istana Negara , Jakarta.
Pengamat politik dari Universitas Nurdin Hamzah Jambi, Pahrudin HM menyebutkan ada sejumlah alasan mengapa mahasiswa akan menyasar istana atau pun simbol pemerintah. "Wacana itu pertama kali dimunculkan Bahlil (Menteri Investasi Bahlil Lahadalia) sebagai pembantu presiden, diangkat dengan segala pertimbangan politis," ujar Pahrudin, Minggu (10/4/2022).
Ia menyebutkan pernyataan seorang menteri adalah statement pemerintah, sedangkan pemegang kuasa tertinggi pemerintah adalah Presiden. Menurut Pahrudin, tidak mungkin seorang menteri menyampaikan suatu hal yang penting tanpa sepengetahuan presiden.
Baca juga: Gelar Aksi di Patung Kuda, Aliansi Mahasiswa Indonesia Teriak Tolak Presiden 3 Periode
"Memang belum tentu isu itu diminta oleh presiden. Tapi tidak mungkin itu tidak diketahui oleh presiden. Minimal itu diketahui oleh presiden. Lain misalkan itu pernyataan bupati atau gubernur," kata Pahrudin.
Selain pernyataan Bahlil, Pahrudin juga menyoroti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut menggaungkan hal yang sama. "Artinya sudah naik dari menteri yang investasi ke Menko. Ada hierarki menteri, naik statusnya. Strateginya luar biasa. Tidak mungkin tidak diketahui presiden. Kemudian datang lagi politisi parpol yang bagian dari koalisi pemerintah Muhaimin Iskandar Ketum PKB," ungkap Pahrudin.
Menurutnya, ketum parpol sangat intens berkomunikasi dengan presiden atau pemerintah. Kemudian muncul lagi Ketum PAN Zulkifli Hasan yang baru bergabung dengan koalisi pemerintah mendengungkan hal yang sama.
"Jadi tidak salah masyarakat menganggap ini wacana dari pemerintah. Ditambah lagi pernyataan Pak Luhut soal big data 100 juta lebih menyatakan publik ingin penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden," ucap Pahrudin.
Baca juga: YLBHI: Revisi UU P3 Akal-akalan DPR Justifikasi UU Cipta Kerja
Pengamat politik dari Universitas Nurdin Hamzah Jambi, Pahrudin HM menyebutkan ada sejumlah alasan mengapa mahasiswa akan menyasar istana atau pun simbol pemerintah. "Wacana itu pertama kali dimunculkan Bahlil (Menteri Investasi Bahlil Lahadalia) sebagai pembantu presiden, diangkat dengan segala pertimbangan politis," ujar Pahrudin, Minggu (10/4/2022).
Ia menyebutkan pernyataan seorang menteri adalah statement pemerintah, sedangkan pemegang kuasa tertinggi pemerintah adalah Presiden. Menurut Pahrudin, tidak mungkin seorang menteri menyampaikan suatu hal yang penting tanpa sepengetahuan presiden.
Baca juga: Gelar Aksi di Patung Kuda, Aliansi Mahasiswa Indonesia Teriak Tolak Presiden 3 Periode
"Memang belum tentu isu itu diminta oleh presiden. Tapi tidak mungkin itu tidak diketahui oleh presiden. Minimal itu diketahui oleh presiden. Lain misalkan itu pernyataan bupati atau gubernur," kata Pahrudin.
Selain pernyataan Bahlil, Pahrudin juga menyoroti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut menggaungkan hal yang sama. "Artinya sudah naik dari menteri yang investasi ke Menko. Ada hierarki menteri, naik statusnya. Strateginya luar biasa. Tidak mungkin tidak diketahui presiden. Kemudian datang lagi politisi parpol yang bagian dari koalisi pemerintah Muhaimin Iskandar Ketum PKB," ungkap Pahrudin.
Menurutnya, ketum parpol sangat intens berkomunikasi dengan presiden atau pemerintah. Kemudian muncul lagi Ketum PAN Zulkifli Hasan yang baru bergabung dengan koalisi pemerintah mendengungkan hal yang sama.
"Jadi tidak salah masyarakat menganggap ini wacana dari pemerintah. Ditambah lagi pernyataan Pak Luhut soal big data 100 juta lebih menyatakan publik ingin penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden," ucap Pahrudin.
Baca juga: YLBHI: Revisi UU P3 Akal-akalan DPR Justifikasi UU Cipta Kerja
tulis komentar anda