Alasan Mengapa Demo Mahasiswa 11 April 2022 Menyasar Istana, Ini Kata Pengamat Politik
Minggu, 10 April 2022 - 15:04 WIB
loading...
Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) menggelar mimbar rakyat di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Minggu (10/4/2022). FOTO/MPI/BACHTIAR ROJAB
A
A
A
JAKARTA - Rencana aksi massa mahasiswa dan elemen terkait menolak isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode pada Senin (11/4/2022) besok, menjadi sorotan. Rencananya demontrasi akan digelar di Kawasan Istana Negara , Jakarta.
Pengamat politik dari Universitas Nurdin Hamzah Jambi, Pahrudin HM menyebutkan ada sejumlah alasan mengapa mahasiswa akan menyasar istana atau pun simbol pemerintah. "Wacana itu pertama kali dimunculkan Bahlil (Menteri Investasi Bahlil Lahadalia) sebagai pembantu presiden, diangkat dengan segala pertimbangan politis," ujar Pahrudin, Minggu (10/4/2022).
Ia menyebutkan pernyataan seorang menteri adalah statement pemerintah, sedangkan pemegang kuasa tertinggi pemerintah adalah Presiden. Menurut Pahrudin, tidak mungkin seorang menteri menyampaikan suatu hal yang penting tanpa sepengetahuan presiden.
Baca juga: Gelar Aksi di Patung Kuda, Aliansi Mahasiswa Indonesia Teriak Tolak Presiden 3 Periode
"Memang belum tentu isu itu diminta oleh presiden. Tapi tidak mungkin itu tidak diketahui oleh presiden. Minimal itu diketahui oleh presiden. Lain misalkan itu pernyataan bupati atau gubernur," kata Pahrudin.
Selain pernyataan Bahlil, Pahrudin juga menyoroti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut menggaungkan hal yang sama. "Artinya sudah naik dari menteri yang investasi ke Menko. Ada hierarki menteri, naik statusnya. Strateginya luar biasa. Tidak mungkin tidak diketahui presiden. Kemudian datang lagi politisi parpol yang bagian dari koalisi pemerintah Muhaimin Iskandar Ketum PKB," ungkap Pahrudin.
Menurutnya, ketum parpol sangat intens berkomunikasi dengan presiden atau pemerintah. Kemudian muncul lagi Ketum PAN Zulkifli Hasan yang baru bergabung dengan koalisi pemerintah mendengungkan hal yang sama.
"Jadi tidak salah masyarakat menganggap ini wacana dari pemerintah. Ditambah lagi pernyataan Pak Luhut soal big data 100 juta lebih menyatakan publik ingin penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden," ucap Pahrudin.
Baca juga: YLBHI: Revisi UU P3 Akal-akalan DPR Justifikasi UU Cipta Kerja
Meskipun belum tentu isu tersebut merupakan ide presiden, Pahrudin menegaskan sangat tidak mungkin jika tidak diketahui presiden dengan melihat situasi yang berkembang. "Cak Imin masih menyuarakan ini, Luhut tidak menarik omongan ini. Presiden dalam sebuah sambutan memarahi menterinya yang mewacanakan penundaan Pemilu," kata Pahrudin.
Hal aneh lainnya, kata Pahrudin, ada di jabatan baru yang diberikan kepada Luhut Binsar Pandjaitan. "Ada jabatan baru dari Pak Luhut. Di situ ada kontradiksi, konsistensi sikap Presiden yang disebut tidak suka dengan bawahannya menteri yang mewacanakan isu tiga periode tersebut. Isu ini akan tetap mengerucutnya ke pemerintah," kata Pahrudin.
Ia menekankan para mahasiswa yang akan melakukan aksi demonstrasi menuntut kepastian dari Presiden Jokowi untuk mengucapkan hanya akan menjabat dua periode. "Tidak ada penegasan dari seorang presiden, kita butuhnya penegasan. Kalau ini terkesan belum menyampaikan ketegasannya. Itulah penyebab rencana aksi mahasiswa 11 April ke Istana bukan ke DPR," kata Pahrudin.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebutkan aksi mahasiswa melakukan demonstrasi itu pasti politis dalam arti gerakan massa dalam jumlah banyak. "Tujuannya jelas menekan pemerintah dan DPR untuk tidak main-main dengan urusan jabatan presiden 3 periode," kata Adi Prayitno.
Ia menjelaskan aksi demo ke Istana tentu juga politis dengan pesan sederhana agar Presiden Jokowi tegas menolak jabatan 3 periode. "Karena objek 3 periode itu presiden, bukan DPR. Aksi demonstrasi BEM juga harus ke Senayan karena pintu amandemen dilakukan oleh MPR. Tekan DPR/MPR agar tidak main-main dengan jabatan presiden," kata Adi Prayitno.
Pengamat politik dari Universitas Nurdin Hamzah Jambi, Pahrudin HM menyebutkan ada sejumlah alasan mengapa mahasiswa akan menyasar istana atau pun simbol pemerintah. "Wacana itu pertama kali dimunculkan Bahlil (Menteri Investasi Bahlil Lahadalia) sebagai pembantu presiden, diangkat dengan segala pertimbangan politis," ujar Pahrudin, Minggu (10/4/2022).
Ia menyebutkan pernyataan seorang menteri adalah statement pemerintah, sedangkan pemegang kuasa tertinggi pemerintah adalah Presiden. Menurut Pahrudin, tidak mungkin seorang menteri menyampaikan suatu hal yang penting tanpa sepengetahuan presiden.
Baca juga: Gelar Aksi di Patung Kuda, Aliansi Mahasiswa Indonesia Teriak Tolak Presiden 3 Periode
"Memang belum tentu isu itu diminta oleh presiden. Tapi tidak mungkin itu tidak diketahui oleh presiden. Minimal itu diketahui oleh presiden. Lain misalkan itu pernyataan bupati atau gubernur," kata Pahrudin.
Selain pernyataan Bahlil, Pahrudin juga menyoroti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut menggaungkan hal yang sama. "Artinya sudah naik dari menteri yang investasi ke Menko. Ada hierarki menteri, naik statusnya. Strateginya luar biasa. Tidak mungkin tidak diketahui presiden. Kemudian datang lagi politisi parpol yang bagian dari koalisi pemerintah Muhaimin Iskandar Ketum PKB," ungkap Pahrudin.
Menurutnya, ketum parpol sangat intens berkomunikasi dengan presiden atau pemerintah. Kemudian muncul lagi Ketum PAN Zulkifli Hasan yang baru bergabung dengan koalisi pemerintah mendengungkan hal yang sama.
"Jadi tidak salah masyarakat menganggap ini wacana dari pemerintah. Ditambah lagi pernyataan Pak Luhut soal big data 100 juta lebih menyatakan publik ingin penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden," ucap Pahrudin.
Baca juga: YLBHI: Revisi UU P3 Akal-akalan DPR Justifikasi UU Cipta Kerja
Meskipun belum tentu isu tersebut merupakan ide presiden, Pahrudin menegaskan sangat tidak mungkin jika tidak diketahui presiden dengan melihat situasi yang berkembang. "Cak Imin masih menyuarakan ini, Luhut tidak menarik omongan ini. Presiden dalam sebuah sambutan memarahi menterinya yang mewacanakan penundaan Pemilu," kata Pahrudin.
Hal aneh lainnya, kata Pahrudin, ada di jabatan baru yang diberikan kepada Luhut Binsar Pandjaitan. "Ada jabatan baru dari Pak Luhut. Di situ ada kontradiksi, konsistensi sikap Presiden yang disebut tidak suka dengan bawahannya menteri yang mewacanakan isu tiga periode tersebut. Isu ini akan tetap mengerucutnya ke pemerintah," kata Pahrudin.
Ia menekankan para mahasiswa yang akan melakukan aksi demonstrasi menuntut kepastian dari Presiden Jokowi untuk mengucapkan hanya akan menjabat dua periode. "Tidak ada penegasan dari seorang presiden, kita butuhnya penegasan. Kalau ini terkesan belum menyampaikan ketegasannya. Itulah penyebab rencana aksi mahasiswa 11 April ke Istana bukan ke DPR," kata Pahrudin.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebutkan aksi mahasiswa melakukan demonstrasi itu pasti politis dalam arti gerakan massa dalam jumlah banyak. "Tujuannya jelas menekan pemerintah dan DPR untuk tidak main-main dengan urusan jabatan presiden 3 periode," kata Adi Prayitno.
Ia menjelaskan aksi demo ke Istana tentu juga politis dengan pesan sederhana agar Presiden Jokowi tegas menolak jabatan 3 periode. "Karena objek 3 periode itu presiden, bukan DPR. Aksi demonstrasi BEM juga harus ke Senayan karena pintu amandemen dilakukan oleh MPR. Tekan DPR/MPR agar tidak main-main dengan jabatan presiden," kata Adi Prayitno.
(abd)
Lihat Juga :
