Masih Banyak Jalur Tidak Resmi di Perbatasan Negara, Pembangunan PLBN Terus Dilanjutkan
Rabu, 06 April 2022 - 20:56 WIB
Mendagri sekaligus Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian menyatakan akan terus melanjutkan pembangunan PLBN. FOTO/IST
JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan ( BNPP ) akan terus melanjutkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PBLN) menyusul masih ditemukan pelintas batas yang menggunakan jalur tidak resmi untuk keluar masuk negara Indonesia. PLBN merupakan sebuah pos dan tempat pemeriksaan perlintasan keluar masuk manusia dan barang, di mana di tempat ini terdapat pihak Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian mengatakan, saat ini Indonesia telah memiliki 8 PLBN. Sayang PLBN yang dimiliki belum cukup memfasilitasi aktivitas lintas batas di perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga.
"8 PLBN ini belum cukup, karena batas darat kita luar biasa di Kalimantan. Bayangkan ada tiga saja di Kalbar itu, jalan tikusnya ribuan," kata Tito saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kantor DPR Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (5/4/2022).
Dalam RDP dengan Komisi II DPR, Mendagri meminta dukungan agar PLBN semakin diperkuat. Menurut Mendagri, pembangunan PLBN bukan hanya untuk mengatasi pelintas batas yang menggunakan jalan tidak resmi tetapi juga menyangkut masalah nasionalisme, pemenuhan kebutuhan dan keselamatan masyarakat yang mendiami kawasan perbatasan negara.
Tito mencontohkan aktivitas lintas batas yang belum terfasilitasi adalah di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Pulau Sebatik terbagi menjadi dua, di mana pulau bagian utara adalah milik Malaysia dan bagian selatan milik Indonesia. Masyarakat yang mendiami pulau ini merupakan satu suku dan perbatasan kedua negara hanya ditandai dengan patok perbatasan. Aktivitas lintas batas terjadi setiap hari, bahkan ada rumah yang dapurnya di wilayah Malaysia tapi ruang tamunya ada di wilayah Indonesia.
"Ini perlu ada penanganan karena sangat gampang untuk terjadi lintas batas ilegal misalnya narkotika, teroris, senjata, dan lain-lain," katanya.
Baca juga: BNPP Sinergi dengan Instansi Lain Benahi PLBN Skow Jayapura
Sebagai informasi, pembangunan PLBN juga akan dilaksanakan di Pulau Sebatik, khususnya Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, di Kecamatan Sebatik Utara akan dibangun PLBN Sei Nyamuk.
Berdasarkan Inpres 1/2019, satu PLBN telah selesai pengerjaannya dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada beberapa waktu yang lalu yakni PLBN Sota di Kabupaten Merauke. Selesainya PLBN Sota ini menambah jumlah PLBN yang telah dibangun sebelumnya. Delapan PLBN yang saat ini sudah dikelola BNPP adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong dan PLBN Badau (Provinsi Kalimantan Barat); PLBN Motaain, PLBN Motamasin dan PLBN Wini (Provinsi Nusa Tenggara Timur); PLBN Skouw dan PLBN Sota (Provinsi Papua).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian mengatakan, saat ini Indonesia telah memiliki 8 PLBN. Sayang PLBN yang dimiliki belum cukup memfasilitasi aktivitas lintas batas di perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga.
"8 PLBN ini belum cukup, karena batas darat kita luar biasa di Kalimantan. Bayangkan ada tiga saja di Kalbar itu, jalan tikusnya ribuan," kata Tito saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kantor DPR Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (5/4/2022).
Dalam RDP dengan Komisi II DPR, Mendagri meminta dukungan agar PLBN semakin diperkuat. Menurut Mendagri, pembangunan PLBN bukan hanya untuk mengatasi pelintas batas yang menggunakan jalan tidak resmi tetapi juga menyangkut masalah nasionalisme, pemenuhan kebutuhan dan keselamatan masyarakat yang mendiami kawasan perbatasan negara.
Tito mencontohkan aktivitas lintas batas yang belum terfasilitasi adalah di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Pulau Sebatik terbagi menjadi dua, di mana pulau bagian utara adalah milik Malaysia dan bagian selatan milik Indonesia. Masyarakat yang mendiami pulau ini merupakan satu suku dan perbatasan kedua negara hanya ditandai dengan patok perbatasan. Aktivitas lintas batas terjadi setiap hari, bahkan ada rumah yang dapurnya di wilayah Malaysia tapi ruang tamunya ada di wilayah Indonesia.
"Ini perlu ada penanganan karena sangat gampang untuk terjadi lintas batas ilegal misalnya narkotika, teroris, senjata, dan lain-lain," katanya.
Baca juga: BNPP Sinergi dengan Instansi Lain Benahi PLBN Skow Jayapura
Sebagai informasi, pembangunan PLBN juga akan dilaksanakan di Pulau Sebatik, khususnya Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, di Kecamatan Sebatik Utara akan dibangun PLBN Sei Nyamuk.
Berdasarkan Inpres 1/2019, satu PLBN telah selesai pengerjaannya dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada beberapa waktu yang lalu yakni PLBN Sota di Kabupaten Merauke. Selesainya PLBN Sota ini menambah jumlah PLBN yang telah dibangun sebelumnya. Delapan PLBN yang saat ini sudah dikelola BNPP adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong dan PLBN Badau (Provinsi Kalimantan Barat); PLBN Motaain, PLBN Motamasin dan PLBN Wini (Provinsi Nusa Tenggara Timur); PLBN Skouw dan PLBN Sota (Provinsi Papua).
(abd)
tulis komentar anda