Kasus Suap Puluhan Proyek, Bupati Indramayu Dituntut 6 Tahun Penjara
Kamis, 18 Juni 2020 - 05:40 WIB
JPU KPK menuntut Bupati Indramayu, Jawa Barat nonaktif, Supendi, dengan pidana penjara selama 6 tahun disertai pencabutan hak politik selama 3 tahun. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Indramayu, Jawa Barat nonaktif sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu (dipecat), Supendi, dengan pidana penjara selama 6 tahun disertai pencabutan hak politik selama 3 tahun.
(Baca juga: Manfaatkan Pandemi Covid-19, Penegak Hukum Diminta Berantas Investasi Bodong)
Selain itu JPU juga menuntut Omarsyah selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan Wempi Triyoso selaku Kepala Bidang (Kabid) Jalan Dinas PUPR Pemkab Indramayu dengan pidana penjara selama 5 tahun.
Surat tuntutan nomor: 65/TUT.01.06/24/06/2020 atas nama Supendi serta nomor: 66/TUT.01.06/24/06/2020 atas nama Omarsyah dan Wempi Triyoso dibacakan JPU yang sama yang dipimpin Kiki Ahmad Yani dengan anggota Muhammad Riduan, Ferdian Adi Nugroho dan Amir Nurdianto di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (17/6/2020).
(Baca juga: Dalami Suap Nurhadi Cs, KPK Periksa Direktur PT Delta Beton Indonesia)
JPU menilai, Supendi selaku pelaksana tugas (Plt) Bupati Indramayu kurun November 2018 hingga Februari 2019 dan selaku Bupati Indramayu terhitung sejak 7 Februari 2019 yang merupakan penyelenggara negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam delik penerimaan suap secara bersama dan merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.
Supendi bersama dengan Omarsyah selaku Kadis PUPR Pemkab) Indramayu dan Wempi Triyoso selaku Kabid Jalan Dinas PUPR Pemkab Indramayu telah menerima suap dengan total Rp15.088.250.000. Masing-masing yakni Supendi menerima Rp3.928.250.000, Omarsyah Rp9,17 miliar, dan dan Wempi Rp1,99 miliar. Seluruh uang suap berasal dari beberapa pihak. Omarsyah dan Wempi menerima dari Carsa ES.
Untuk Supendi berasal dari Carsa ES (divonis 2 tahun 6 bulan penjara) selaku pengusaha konstruksi dan menjabat sebagai Direktur CV Agung Resik Pratama (ARP) sebesar Rp3.616.250.000. Uang ini diterima oleh Supendi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sopir dan ajudan Supendi. Uang dari Carsa diterima dalam 27 tahap kurun 6 Desember 2018 hingga 14 Oktober 2019. Setelah penerimaan pada 14 Desember 2019 sejumlah Rp100 juta, kemudian tim KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Berikutnya Rp125 juta berasal dari Kasnadi alias Kasdol selaku Direktur CV Saka Karya Nawawi (SKN) sekaligus rekanan/kontraktor di lingkungan Pemkab Indramayu, Rp150 juta dari Badrudin selaku Direktur CV Sumber Sedayu sekaligus rekanan/kontraktor di lingkungan Pemkab Indramayu, dan Rp37 juta dari Suryono selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Pemkab Indramayu.
(Baca juga: Manfaatkan Pandemi Covid-19, Penegak Hukum Diminta Berantas Investasi Bodong)
Selain itu JPU juga menuntut Omarsyah selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan Wempi Triyoso selaku Kepala Bidang (Kabid) Jalan Dinas PUPR Pemkab Indramayu dengan pidana penjara selama 5 tahun.
Surat tuntutan nomor: 65/TUT.01.06/24/06/2020 atas nama Supendi serta nomor: 66/TUT.01.06/24/06/2020 atas nama Omarsyah dan Wempi Triyoso dibacakan JPU yang sama yang dipimpin Kiki Ahmad Yani dengan anggota Muhammad Riduan, Ferdian Adi Nugroho dan Amir Nurdianto di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (17/6/2020).
(Baca juga: Dalami Suap Nurhadi Cs, KPK Periksa Direktur PT Delta Beton Indonesia)
JPU menilai, Supendi selaku pelaksana tugas (Plt) Bupati Indramayu kurun November 2018 hingga Februari 2019 dan selaku Bupati Indramayu terhitung sejak 7 Februari 2019 yang merupakan penyelenggara negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam delik penerimaan suap secara bersama dan merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.
Supendi bersama dengan Omarsyah selaku Kadis PUPR Pemkab) Indramayu dan Wempi Triyoso selaku Kabid Jalan Dinas PUPR Pemkab Indramayu telah menerima suap dengan total Rp15.088.250.000. Masing-masing yakni Supendi menerima Rp3.928.250.000, Omarsyah Rp9,17 miliar, dan dan Wempi Rp1,99 miliar. Seluruh uang suap berasal dari beberapa pihak. Omarsyah dan Wempi menerima dari Carsa ES.
Untuk Supendi berasal dari Carsa ES (divonis 2 tahun 6 bulan penjara) selaku pengusaha konstruksi dan menjabat sebagai Direktur CV Agung Resik Pratama (ARP) sebesar Rp3.616.250.000. Uang ini diterima oleh Supendi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sopir dan ajudan Supendi. Uang dari Carsa diterima dalam 27 tahap kurun 6 Desember 2018 hingga 14 Oktober 2019. Setelah penerimaan pada 14 Desember 2019 sejumlah Rp100 juta, kemudian tim KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Berikutnya Rp125 juta berasal dari Kasnadi alias Kasdol selaku Direktur CV Saka Karya Nawawi (SKN) sekaligus rekanan/kontraktor di lingkungan Pemkab Indramayu, Rp150 juta dari Badrudin selaku Direktur CV Sumber Sedayu sekaligus rekanan/kontraktor di lingkungan Pemkab Indramayu, dan Rp37 juta dari Suryono selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Pemkab Indramayu.
Lihat Juga :
tulis komentar anda