Kemkominfo Jelaskan Kebebasan Berpendapat di Indonesia dan ASEAN

Pasalnya, dijelaskan Direktur Kerjasama Politik dan Keamanan ASEAN, dari Kementerian Luar Negeri, Rolliansyah Soemirat mengatakan bahwa pengaturan kebebasan berekspresi dan berpendapat tidaklah sama dari satu negara ke negara lainnya, hal ini tentu dibatasi oleh UU yang berlaku di negara masing-masing.

“Indonesia berperan aktif dalam memajukan kebebasan berekspresi dan berpendapat di ASEAN, karena Indonesia menempatkan hal ini menjadi satu prioritas dengan membuka forum dialog dengan negara anggota ASEAN lainnya”, tambahnya.

Melalui kegiatan AICHR Regional Consultations on Freedom of Expression, Opinion and Information (FOEI) in ASEAN yang diselenggarakan di Bali tahun 2019 menghasilkan beberapa rekomendasi seperti review kebijakan, inisatif dan mekanisme ASEAN terhadap FOEI termasuk dalam bidang cybersecurity.

Wakil Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Yuyun Wahyuningrum turut menjelaskan batasan antara ujaran kebencian dengan kebebasan berekspresi. Menurutnya, ujaran kebencian di ASEAN meningkat terutama ketika masa pandemi salah satunya munculnya asian hates.

“Membedakan ujaran kebencian dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat tidaklah mudah, dibutuhkan analisis mendalam,” tutur Yuyun. Walaupun sudah diatur di hukum internasional, ujaran kebencian susah didefinisikan secara mudah. “Beberapa negara di ASEAN merespon hal ini dengan memakai UU lama maupun baru, seperti KUHP di Indonesia yang digunakan untuk meredam ujaran kebencian”, tambahnya.