Menag Sebut Target 10 Juta Sertifikat Halal Lompatan Luar Biasa
Senin, 28 Maret 2022 - 08:09 WIB
"Ini merupakan tekad semangat dan komitmen untuk melakukan lompatan tinggi di luar pola capaian yang selama ini ada agar sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia Indonesia bisa memenangkan kompetisi di tingkat global dalam hal produk halal," ujarnya.
Acara ini ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama Fasilitasi Program Sertifikasi Halal Melalui Skema Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil oleh Menteri Agama, Ketua Komisi VIII DPR RI, Staf Khusus Presiden RI Diaz Hendropriyono, Wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Dalam Negeri RI, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI.
Sebagai catatan, hambatan yang sempat muncul adalah di dalam kerja sama sertifikasi halal internasional, khususnya terkait dengan mekanisme saling pengakuan sertifikat halal antara Indonesia dengan negara lainnya, dan ruang lingkup produk yang menjadi subyek atau dikecualikan dari regulasi halal.
Hal ini memicu kekhawatiran dari para Duta Besar negara mitra dagang Indonesia. Apabila permasalahan ini tidak ditangani maka berpotensi memicu disrupsi yang tidak diinginkan dalam hubungan dan perdagangan internasional terutama dalam kaitannya dengan Indonesia. Baca juga: Menag Apresiasi Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal
Untuk mengurai persoalan itu, Stafsus Presiden, Diaz Hendropriyono pada 9 Februari lalu telah memfasilitasi para Duta Besar negara tetangga untuk berdialog dengan BPJPH terkait penyesuaian pengimplementasian kerja sama sertifikasi halal internasional.
Acara ini ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama Fasilitasi Program Sertifikasi Halal Melalui Skema Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil oleh Menteri Agama, Ketua Komisi VIII DPR RI, Staf Khusus Presiden RI Diaz Hendropriyono, Wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Dalam Negeri RI, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI.
Sebagai catatan, hambatan yang sempat muncul adalah di dalam kerja sama sertifikasi halal internasional, khususnya terkait dengan mekanisme saling pengakuan sertifikat halal antara Indonesia dengan negara lainnya, dan ruang lingkup produk yang menjadi subyek atau dikecualikan dari regulasi halal.
Hal ini memicu kekhawatiran dari para Duta Besar negara mitra dagang Indonesia. Apabila permasalahan ini tidak ditangani maka berpotensi memicu disrupsi yang tidak diinginkan dalam hubungan dan perdagangan internasional terutama dalam kaitannya dengan Indonesia. Baca juga: Menag Apresiasi Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal
Untuk mengurai persoalan itu, Stafsus Presiden, Diaz Hendropriyono pada 9 Februari lalu telah memfasilitasi para Duta Besar negara tetangga untuk berdialog dengan BPJPH terkait penyesuaian pengimplementasian kerja sama sertifikasi halal internasional.
(kri)
Lihat Juga :