Soal Beda Mudik dan Pulang Kampung, PKS: Sama-sama Berisiko Bawa Virus
Jum'at, 24 April 2020 - 14:56 WIB
"Hal ini bisa dicegah dari awal jika pemerintah tegas dalam mengambil keputusan," ujar anggota Komisi II DPR ini.
Walaupun keputusan untuk melarang mudik telah diambil, kata Mardani, tetap ada hal lain yang perlu diperhatikan.
"Pemerintah perlu membatasi penerbangan domestik dan transportasi lainnya. Negeri kita berbentuk kepulauan, tingginya mobilitas antar pulau berpotensi mempercepat penyebaran virus tersebut," ujarnya.
Dia mengutip data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2018, ada sekitar 100 juta penumpang yang melakukan perjalanan via udara serta 20 juta orang lewat laut.
"Data seperti ini penting dijadikan landasan untuk membuat keputusan selanjutnya," ujarnya.
Selain itu, kata dia, ada tradisi yang dilakukan oleh masyarakat ketika mudik yakni memberikan bantuan kepada warga atau kerabat di kampung halaman.
"Jika melarang warga untuk mudik, pemerintah perlu memastikan ada bantuan yang dapat di-cover untuk mereka yang ada di kampung," katanya.
Dia juga meminta Presiden Jokowi sebagai pemimpin berada selalu berada di "atas" tidak bergantung dengan yang di bawah.
"Bapak yang memutuskan apa yang telah disepakati bersama jajaran. Tegas kepada jajaran yang memiliki kepentingan pribadi, jadikan tantangan ini sebagai peluang untuk Indonesia yang lebih unggul dan mandiri ke depan," tuturnya.
Walaupun keputusan untuk melarang mudik telah diambil, kata Mardani, tetap ada hal lain yang perlu diperhatikan.
"Pemerintah perlu membatasi penerbangan domestik dan transportasi lainnya. Negeri kita berbentuk kepulauan, tingginya mobilitas antar pulau berpotensi mempercepat penyebaran virus tersebut," ujarnya.
Dia mengutip data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2018, ada sekitar 100 juta penumpang yang melakukan perjalanan via udara serta 20 juta orang lewat laut.
"Data seperti ini penting dijadikan landasan untuk membuat keputusan selanjutnya," ujarnya.
Selain itu, kata dia, ada tradisi yang dilakukan oleh masyarakat ketika mudik yakni memberikan bantuan kepada warga atau kerabat di kampung halaman.
"Jika melarang warga untuk mudik, pemerintah perlu memastikan ada bantuan yang dapat di-cover untuk mereka yang ada di kampung," katanya.
Dia juga meminta Presiden Jokowi sebagai pemimpin berada selalu berada di "atas" tidak bergantung dengan yang di bawah.
"Bapak yang memutuskan apa yang telah disepakati bersama jajaran. Tegas kepada jajaran yang memiliki kepentingan pribadi, jadikan tantangan ini sebagai peluang untuk Indonesia yang lebih unggul dan mandiri ke depan," tuturnya.
(dam)
Lihat Juga :
tulis komentar anda