Kemenag: Ada Tidaknya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun Ini Jadi Kewenangan Arab
Rabu, 16 Maret 2022 - 15:34 WIB
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan bahwa ada atau tidaknya gelaran haji pada tahun ini merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Arab Saudi. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kementerian Agama ( Kemenag ) menyampaikan bahwa informasi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 belum dapat dipastikan hingga saat ini. Hal itu dikarenakan Pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan bahwa ada atau tidaknya gelaran haji pada tahun ini merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Arab Saudi. "Ada tidaknya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Arab Saudi. Kami belum memperoleh kepastian," ujar Hilman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR, Rabu (16/3/2022).
Akan tetapi, dia mengatakan Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam terkait masalah ini. Kemenag, kata Hilman, telah melakukan beragam upaya untuk mendapatkan kepastian tersebut.
"Dalam rangka memperoleh kepastian ada tidaknya haji tersebut, kami telah melakukan beberapa upaya yaitu di kami melakukan koordinasi dengan Saudi," jelasnya.
Adapun detailnya, pada 20 November 2021 telah bertemu dengan Menteri Urusan Islam Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi. Sehari setelahnya, 21 November 2021, Kemenag juga berkoordinasi dengan Gubernur Mekkah, serta dengan Menteri Haji dan Umrah pada 22 November 2021.
"Kami juga bertemu dengan pihak dari Kerajaan Saudi, dari direktur-direktur yang menjadi bagian dari penyelenggara ibadah haji," ujarnya.
Kemenag, kata Hilman juga menerima undangan dari Pangeran Khalid Al Faisal selaku Gubernur Wilayah Mekkah, serta Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi pada 19 hingga 23 Maret mendatang. Dalam tiga hari itu akan digelar pameran layanan haji dan umrah.
"Koordinasi lain juga. Kami menerima undangan dari Pangeran Khalid Al Faisal selaku pensaehat dan Gubernur Mekkah untuk hadir di konferensi dan pameran ibadah umrah dan haji pada 19 hingga 23 Maret nanti," tuturnya.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan bahwa ada atau tidaknya gelaran haji pada tahun ini merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Arab Saudi. "Ada tidaknya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Arab Saudi. Kami belum memperoleh kepastian," ujar Hilman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR, Rabu (16/3/2022).
Akan tetapi, dia mengatakan Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam terkait masalah ini. Kemenag, kata Hilman, telah melakukan beragam upaya untuk mendapatkan kepastian tersebut.
"Dalam rangka memperoleh kepastian ada tidaknya haji tersebut, kami telah melakukan beberapa upaya yaitu di kami melakukan koordinasi dengan Saudi," jelasnya.
Adapun detailnya, pada 20 November 2021 telah bertemu dengan Menteri Urusan Islam Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi. Sehari setelahnya, 21 November 2021, Kemenag juga berkoordinasi dengan Gubernur Mekkah, serta dengan Menteri Haji dan Umrah pada 22 November 2021.
"Kami juga bertemu dengan pihak dari Kerajaan Saudi, dari direktur-direktur yang menjadi bagian dari penyelenggara ibadah haji," ujarnya.
Kemenag, kata Hilman juga menerima undangan dari Pangeran Khalid Al Faisal selaku Gubernur Wilayah Mekkah, serta Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi pada 19 hingga 23 Maret mendatang. Dalam tiga hari itu akan digelar pameran layanan haji dan umrah.
"Koordinasi lain juga. Kami menerima undangan dari Pangeran Khalid Al Faisal selaku pensaehat dan Gubernur Mekkah untuk hadir di konferensi dan pameran ibadah umrah dan haji pada 19 hingga 23 Maret nanti," tuturnya.
(rca)
Lihat Juga :
tulis komentar anda