Minyak Goreng Langka, Ketua KPK Dorong Pemerintah Buat Sistem Informasi Neraca Komoditas
Jum'at, 11 Maret 2022 - 10:40 WIB
"Mulai dari produsen, distributor, industri, konsumsi. Jadi tidak ada penyimpangan. Jadi terintegrasi dengan sistem yang mencontoh sistem Simbara, kali ini untuk sistem nasional neraca komoditas. Sistem ini untuk melihat dan menentukan berapa kebutuhan dalam negeri, apakah untuk industri atau untuk konsumsi masyarakat," paparnya.
Melalui sistem nasional neraca komoditas, lanjut Firli, kita bisa melihat berapa untuk produksi dan jumlah yang dihasilkan, berapa kebutuhannya, berapa untuk yang didistribusikan untuk masyarakat dan industri. Maka dengan begitu akan terjadi keseimbangan.
"Kalau barang produksi 1.000 distribusi lengkap itu 1.000 juga. Jadi tidak ada asumsi, karena by data dan real time. Dengan begitu Menteri Ekonomi bisa menentukan dengan tim ekonominya, berapa yang harus diekspor berapa untuk pemenuhan dalam negeri."
Dia menjelaskan pada prinsipnya bahwa kebutuhan nasional harus tercukupi dan masyarakat tidak boleh dirugikan. Sistem ini jika sudah berjalan akan bisa diawasi oleh masyarakat, bukan hanya KPK maupun kementerian terkait.
"Bisa dilihat nanti misalnya komoditas gula, berapa produksi dalam negeri, berapa kebutuhan masyarakat. Misal terjadi situasi harus impor, akan dimasukkan juga datanya ke dalam sistem itu, impor darimana. Lalu siapa importirnya, ketika barang yang diimpor sudah datang untuk apa. Apakah digunakan untuk konsumsi masyarakat atau untuk industri," paparnya.
Ditambahkan Firli, sistem tersebut nantinya jangan sampai dibuat sulit. Menurutnya, sistem yang sulit akan membuka celah praktik korupsi seperti suap dan gratifikasi.
"Kalau itu terjadi maka akan menjadi urusan KPK, kita tangkap siapa pun juga," tegasnya.
Melalui sistem nasional neraca komoditas, lanjut Firli, kita bisa melihat berapa untuk produksi dan jumlah yang dihasilkan, berapa kebutuhannya, berapa untuk yang didistribusikan untuk masyarakat dan industri. Maka dengan begitu akan terjadi keseimbangan.
"Kalau barang produksi 1.000 distribusi lengkap itu 1.000 juga. Jadi tidak ada asumsi, karena by data dan real time. Dengan begitu Menteri Ekonomi bisa menentukan dengan tim ekonominya, berapa yang harus diekspor berapa untuk pemenuhan dalam negeri."
Dia menjelaskan pada prinsipnya bahwa kebutuhan nasional harus tercukupi dan masyarakat tidak boleh dirugikan. Sistem ini jika sudah berjalan akan bisa diawasi oleh masyarakat, bukan hanya KPK maupun kementerian terkait.
"Bisa dilihat nanti misalnya komoditas gula, berapa produksi dalam negeri, berapa kebutuhan masyarakat. Misal terjadi situasi harus impor, akan dimasukkan juga datanya ke dalam sistem itu, impor darimana. Lalu siapa importirnya, ketika barang yang diimpor sudah datang untuk apa. Apakah digunakan untuk konsumsi masyarakat atau untuk industri," paparnya.
Ditambahkan Firli, sistem tersebut nantinya jangan sampai dibuat sulit. Menurutnya, sistem yang sulit akan membuka celah praktik korupsi seperti suap dan gratifikasi.
Baca Juga
"Kalau itu terjadi maka akan menjadi urusan KPK, kita tangkap siapa pun juga," tegasnya.
(kri)
tulis komentar anda