Bedah Buku di UII, Pakar Hukum Soroti Kasus Perkara Mardani Maming
Minggu, 06 Oktober 2024 - 11:22 WIB
loading...
Sejumlah pakar hukum menyoroti kasus terpidana Mardani H Maming mantan Bupati Tanah Bambu, Kalimantan Selatan. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pakar hukum menilai terpidana Mardani H Maming (MM) mantan Bupati Tanah Bambu, Kalimantan Selatan, tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum.
Putusan majelis hakim tingkat pertama, banding, dan kasasi dibangun dengan konstruksi hukum berdasarkan asumsi dan imajinasi saja karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta tidak berbasis evidence atau bukti yang tersampaikan dimuka persidangan.
Kesimpulan para pakar hukum di atas terungkap dalam acara bedah buku hasil eksaminasi terhadap putusan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.BJM. jo Putusan Banding Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2023/PT.BJM. jo Putusan Kasasi Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023 atas nama terdakwa Mardani H. Maming.
Baca juga: Pakar Hukum UII Bedah Buku Hasil Eksaminasi Perkara Mardani Maming
Bedah buku dengan judul: "Mengungkap Kesalahan dan Kekhilafan Hakim dalam Mengadili Perkara Mardani H. Maming," yang diterbitkan oleh Centre for Leadership and Legal Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) bekerja sama dengan PT Raja Grafindo (Penerbit Buku Rajawali) ini diselenggarakan di Yogyakarta, Sabtu 5 Oktober 2024.
Bedah buku eksaminasi ini melibatkan tim eksaminator yaitu ahli hukum perdata/hukum bisnis Ridwan Khairandy; ahli hukum pidana Mudzakkir); ahli hukum pidana Hanafi Amrani; ahli hukum administrasi negara Ridwan HR; ahli hukum pidana dan kriminologi Eva Achjani Zulfa)
Baca juga: Soal PK Mardani H Maming, MA Pastikan Hakim Merdeka dan Mandiri
Selain itu, ahli hukum pidana Muhammad Arif Setiawan, ahli hukum keperdataan Nurjihad; ahli hukum pidana dan viktimologi Mahrus Ali; kandidat doktor dan ahli hukum perdata/hukum perusahaan Karina Dwi Nugrahati Putri; dan kandidat doktor dan ahli hukum perdata/hukum perusahaan Ratna Hartanto.
Sementara yang hadir sebagai pembicara/pembedah sekaligus pembuat legal opinion dan amicus curiae yaitu Romli Atmasasmita, Yos Johan Utama, dan Topo Santoso.
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran (Unpad), Romli Atmasasmita menilai, kasus dugaan tidak pidana korupsi yang didakwakan terhadap Mardani H Maming tersebut memiliki sejumlah kekeliruan. Setidaknya ada delapan kekeliruan yang dia catat, salah satunya terkait dengan moral.
Romli menegaskan sejak awal kasus Mardani H Maming ini seharusnya tidak diproses, karena fakta-fakta hukum yang kabur dan tidak jelas untuk dibuktikan. Dia menyebut ada banyak siasat dari penegak hukum untuk terus melanjutkan proses kasus ini. Termasuk dengan penggunaan pasal-pasal yang tak sepenuhnya sesuai konteksnya. Romli menilai, karena susahnya pembuktian, maka penyidik menggunakan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi supaya gampang, patut diduga.
Putusan majelis hakim tingkat pertama, banding, dan kasasi dibangun dengan konstruksi hukum berdasarkan asumsi dan imajinasi saja karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta tidak berbasis evidence atau bukti yang tersampaikan dimuka persidangan.
Kesimpulan para pakar hukum di atas terungkap dalam acara bedah buku hasil eksaminasi terhadap putusan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.BJM. jo Putusan Banding Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2023/PT.BJM. jo Putusan Kasasi Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023 atas nama terdakwa Mardani H. Maming.
Baca juga: Pakar Hukum UII Bedah Buku Hasil Eksaminasi Perkara Mardani Maming
Bedah buku dengan judul: "Mengungkap Kesalahan dan Kekhilafan Hakim dalam Mengadili Perkara Mardani H. Maming," yang diterbitkan oleh Centre for Leadership and Legal Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) bekerja sama dengan PT Raja Grafindo (Penerbit Buku Rajawali) ini diselenggarakan di Yogyakarta, Sabtu 5 Oktober 2024.
Bedah buku eksaminasi ini melibatkan tim eksaminator yaitu ahli hukum perdata/hukum bisnis Ridwan Khairandy; ahli hukum pidana Mudzakkir); ahli hukum pidana Hanafi Amrani; ahli hukum administrasi negara Ridwan HR; ahli hukum pidana dan kriminologi Eva Achjani Zulfa)
Baca juga: Soal PK Mardani H Maming, MA Pastikan Hakim Merdeka dan Mandiri
Selain itu, ahli hukum pidana Muhammad Arif Setiawan, ahli hukum keperdataan Nurjihad; ahli hukum pidana dan viktimologi Mahrus Ali; kandidat doktor dan ahli hukum perdata/hukum perusahaan Karina Dwi Nugrahati Putri; dan kandidat doktor dan ahli hukum perdata/hukum perusahaan Ratna Hartanto.
Sementara yang hadir sebagai pembicara/pembedah sekaligus pembuat legal opinion dan amicus curiae yaitu Romli Atmasasmita, Yos Johan Utama, dan Topo Santoso.
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran (Unpad), Romli Atmasasmita menilai, kasus dugaan tidak pidana korupsi yang didakwakan terhadap Mardani H Maming tersebut memiliki sejumlah kekeliruan. Setidaknya ada delapan kekeliruan yang dia catat, salah satunya terkait dengan moral.
Romli menegaskan sejak awal kasus Mardani H Maming ini seharusnya tidak diproses, karena fakta-fakta hukum yang kabur dan tidak jelas untuk dibuktikan. Dia menyebut ada banyak siasat dari penegak hukum untuk terus melanjutkan proses kasus ini. Termasuk dengan penggunaan pasal-pasal yang tak sepenuhnya sesuai konteksnya. Romli menilai, karena susahnya pembuktian, maka penyidik menggunakan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi supaya gampang, patut diduga.
Lihat Juga :
