PAN Disebut Masuk Kabinet, Begini Hubungannya dengan Isu Penundaan Pemilu
Selasa, 08 Maret 2022 - 17:22 WIB
Dia melihat, hal ini adalah reward bagi PAN. Bagi PAN sendiri ini bukan hal baru karena di periode pertama Jokowi PAN juga masuk kabinet lewat reshuffle. "Masuknya PAN dalam kabinet tidak terkait dengan penguatan wacana penundaan pemilu 2024. Tidak ada alasan yang kuat untuk menunda pemilu 2024," tegas Pahrudin.
Bagi Pahrudin, secara politis wacannna penundaan Peemilu 2024 telah terkubur. Setidaknya dua partai besar telah tegas menyatakan penolakan,yaitu PDIP dan Gerindra.
"Ditambah lagi besarnya (73 persen) suara publik yang menolak penundaan pemilu, plus perpanjangan jabatan presiden. Proyeksi masuknya PAN dalam kabinet lebih pada pengikat dan reward bagi PAN yang terbukti konsisten dalam menyuarakan kepentingan pemerintah, bersama koalisi lainnya," jelas Pahrudin.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai PAN sangat pantas masuk kabinet apabila Presiden melaksanakan reshuffle.
"Loyalitasnya teruji sejak menyatakan gabung dengan Jokowi. Dalam koalisi loyalitas itu penting, padahal sejauh ini PAN belum dapat apa pun sejak masuk koalisi pemerintah. Apabila tahun ini ada reshuffle tapi tak ada kader PAN jadi kabinet, berat bagi PAN untuk terus berharap sesuatu yang tak pasti," ujar Adi.
Ia menilai jika benar masuknya PAN dalam reshuffle pemerintah bukan sebagai tanda dukungan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan Presiden ataupun penundaan Pemilu 2024.
"Tentang penundaan pemilu sebenarnya yang sangat agresif Cak Imin dan PKB. Bahkan sampai saat ini terus ngotot usul penundaan Pemilu. Golkar dan PAN belakangan senyap tak lagi bersuara," kata Adi Prayitno.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, PAN masuk koalisi pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin sejak Agustus 2021 lalu saat diundang ke Istana Negara bersama dengan seluruh pimpinan partai politik koalisi pemerintahan.
Bagi Pahrudin, secara politis wacannna penundaan Peemilu 2024 telah terkubur. Setidaknya dua partai besar telah tegas menyatakan penolakan,yaitu PDIP dan Gerindra.
"Ditambah lagi besarnya (73 persen) suara publik yang menolak penundaan pemilu, plus perpanjangan jabatan presiden. Proyeksi masuknya PAN dalam kabinet lebih pada pengikat dan reward bagi PAN yang terbukti konsisten dalam menyuarakan kepentingan pemerintah, bersama koalisi lainnya," jelas Pahrudin.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai PAN sangat pantas masuk kabinet apabila Presiden melaksanakan reshuffle.
"Loyalitasnya teruji sejak menyatakan gabung dengan Jokowi. Dalam koalisi loyalitas itu penting, padahal sejauh ini PAN belum dapat apa pun sejak masuk koalisi pemerintah. Apabila tahun ini ada reshuffle tapi tak ada kader PAN jadi kabinet, berat bagi PAN untuk terus berharap sesuatu yang tak pasti," ujar Adi.
Ia menilai jika benar masuknya PAN dalam reshuffle pemerintah bukan sebagai tanda dukungan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan Presiden ataupun penundaan Pemilu 2024.
"Tentang penundaan pemilu sebenarnya yang sangat agresif Cak Imin dan PKB. Bahkan sampai saat ini terus ngotot usul penundaan Pemilu. Golkar dan PAN belakangan senyap tak lagi bersuara," kata Adi Prayitno.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, PAN masuk koalisi pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin sejak Agustus 2021 lalu saat diundang ke Istana Negara bersama dengan seluruh pimpinan partai politik koalisi pemerintahan.
(muh)
tulis komentar anda