Denny JA: Tak Cukup Alasan, Penundaan Pemilu 2024 Akan Menjadi Skandal Politik
Sabtu, 05 Maret 2022 - 07:38 WIB
Ketua Umum Persatuan Penulis Indonesia Satupena Denny JA yang menilai wacana penundaan pemilu tidak memiliki alasan yang cukup. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Wacana penundaan Pemilu 2024 menuai pro dan kontra di masyarakat. Salah satunya, Ketua Umum Persatuan Penulis Indonesia Satupena Denny JA yang menilai wacana penundaan tidak memiliki alasan yang cukup.
“Karena tak cukup alasan, sebaiknya para politisi menghentikan manuvernya untuk menunda pemilu, dari 2024 ke 2027. Memperpanjang- panjang kekuasaan tanpa alasan yang cukup akan dicatat sejarah sebagai skandal politik,” tulis Denny JA melalui akun Facebooknya Denny JA_World, Sabtu (5/3/2022).
Denny menjelaskan, sila pertama demokrasi itu menyelenggarakan pemilu secara reguler. Rakyat berhak memilih dan mengganti pemimpinnya secara reguler lewat pemilu.
”Pemilu dapat ditunda. Misalnya kasus yang terjadi di Ukraina saat ini. Hanya untuk permisalan saja. Katakanlah ini sudah dijadwalkan jauh hari sebelumnya. Pemilu Ukraina secara reguler misalnya akan diselenggarakan beberapa hari ke depan dari sekarang yakni, 11 Maret 2022. Masuk akal jika pemilu di negara itu ditunda,” ucapnya.
Penundaan pemilu Ukraina terjadi karena sedang dilanda perang. Prioritas utama penduduk di sana untuk survival. Mustahil mereka bisa berencana menyelenggarakan pemilu seperti di era normal. Suasana darurat memang dibolehkan menunda pemilu. Tapi itu haruslah alasan yang cukup, masuk akal, bisa diterima common sense seperti kasus Ukraina sekarang,” kata Koordinator Satupena ini.
Namun Indonesia menjadikan Covid- 19 untuk menunda pemilu di 2024 yang jeda waktunya masih dua tahun dari sekarang, hal itu justu bertentangan dengan data. “Alasan itu ditolak oleh fakta yang sangat terang benderang. Jelas sudah. Clear. Bukti menujukkan situasi covid-19 di Indonesia, juga di dunia justru sekarang semakin aman,” ucapnya.
Berdasarkan data dari Worldometer pada Maret 2022, jumlah kematian karena Covid-19 bertambah sedikit. Penyebabnya karena prosentase penduduk Indonesia yang divaksin sudah lebih banyak. Puncak kematian tertinggi per hari di Indonesia terjadi di Agustus 2021 yakni sekitar 2.000 orang.
“Karena tak cukup alasan, sebaiknya para politisi menghentikan manuvernya untuk menunda pemilu, dari 2024 ke 2027. Memperpanjang- panjang kekuasaan tanpa alasan yang cukup akan dicatat sejarah sebagai skandal politik,” tulis Denny JA melalui akun Facebooknya Denny JA_World, Sabtu (5/3/2022).
Denny menjelaskan, sila pertama demokrasi itu menyelenggarakan pemilu secara reguler. Rakyat berhak memilih dan mengganti pemimpinnya secara reguler lewat pemilu.
”Pemilu dapat ditunda. Misalnya kasus yang terjadi di Ukraina saat ini. Hanya untuk permisalan saja. Katakanlah ini sudah dijadwalkan jauh hari sebelumnya. Pemilu Ukraina secara reguler misalnya akan diselenggarakan beberapa hari ke depan dari sekarang yakni, 11 Maret 2022. Masuk akal jika pemilu di negara itu ditunda,” ucapnya.
Penundaan pemilu Ukraina terjadi karena sedang dilanda perang. Prioritas utama penduduk di sana untuk survival. Mustahil mereka bisa berencana menyelenggarakan pemilu seperti di era normal. Suasana darurat memang dibolehkan menunda pemilu. Tapi itu haruslah alasan yang cukup, masuk akal, bisa diterima common sense seperti kasus Ukraina sekarang,” kata Koordinator Satupena ini.
Namun Indonesia menjadikan Covid- 19 untuk menunda pemilu di 2024 yang jeda waktunya masih dua tahun dari sekarang, hal itu justu bertentangan dengan data. “Alasan itu ditolak oleh fakta yang sangat terang benderang. Jelas sudah. Clear. Bukti menujukkan situasi covid-19 di Indonesia, juga di dunia justru sekarang semakin aman,” ucapnya.
Berdasarkan data dari Worldometer pada Maret 2022, jumlah kematian karena Covid-19 bertambah sedikit. Penyebabnya karena prosentase penduduk Indonesia yang divaksin sudah lebih banyak. Puncak kematian tertinggi per hari di Indonesia terjadi di Agustus 2021 yakni sekitar 2.000 orang.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda