Demokrat Sebut Usulan Cak Imin Tunda Pemilu Bisa Jerumuskan Presiden
Kamis, 24 Februari 2022 - 15:03 WIB
Partai Demokrat tegas menolak usulan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda. Terbaru, usulan ini dilayangkan oleh Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Partai Demokrat secara tegas menolak usulan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda. Terbaru, usulan ini dilayangkan oleh Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar.
Baca Juga: Demokrat
Baca juga: PB PMII Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Bentuk Degradasi Demokrasi
"Pernyataan ini inkonstitusional yang berpotensi menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanggar konstitusi," kata Kamhar kepada wartawan, Kamis (24/2/2022).
Padahal kata dia, dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi sudah menegaskan tak ingin perpanjang masa jabatan, maupun periodesasi jabatan Presiden yang telah diatur secara tegas dalam konstitusi.
Di samping itu, Kamhar tak ingin berspekulasi lebih jauh soal maksud dari usulan Cak Imin tersebut. Namun di tengah ramainya isu ini, sebagai Ketua Umum DPP PKB, Cak Imin sebaiknya menahan diri untuk tak membuat pernyataan yang menuai kontroversi, apalagi bertentangan dengan konstitusi.
"Argumen yang dibangun pun dipaksakan dan mengada-ada. Menempatkan ekonomi dan demokrasi secara trade-off, ini berbahaya, ciri watak otoritarianisme," tegasnya.
Baca Juga: Demokrat
Baca juga: PB PMII Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Bentuk Degradasi Demokrasi
"Pernyataan ini inkonstitusional yang berpotensi menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanggar konstitusi," kata Kamhar kepada wartawan, Kamis (24/2/2022).
Padahal kata dia, dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi sudah menegaskan tak ingin perpanjang masa jabatan, maupun periodesasi jabatan Presiden yang telah diatur secara tegas dalam konstitusi.
Di samping itu, Kamhar tak ingin berspekulasi lebih jauh soal maksud dari usulan Cak Imin tersebut. Namun di tengah ramainya isu ini, sebagai Ketua Umum DPP PKB, Cak Imin sebaiknya menahan diri untuk tak membuat pernyataan yang menuai kontroversi, apalagi bertentangan dengan konstitusi.
"Argumen yang dibangun pun dipaksakan dan mengada-ada. Menempatkan ekonomi dan demokrasi secara trade-off, ini berbahaya, ciri watak otoritarianisme," tegasnya.
(maf)
tulis komentar anda