KPU Ingin Tambahan Anggaran dari APBN, Mendagri Bersikukuh Optimalkan APBD
Kamis, 11 Juni 2020 - 18:52 WIB
“Kami membayangkan temen-temen di provinsi menyusun NPHD kerumitannya luar biasa, tentu dari angka Rp4,7 triliun ini apabila terealisir, efisiensi yang dilakukan sebagaimana dilaporkan KPU provinsi dan kabupaten/kota, maka usulan itu dapat dikurangi sejumlah Rp641 miliar. Tapi sekali lagi ini baru pembahasan belum persetujuan provinsi dan kabupaten kota,” terang Arief.
“Hari ini mudah-mudahan dapat disimpulkan kepastian pemenuhan terhadap usulan yang diajukan KPU,” harapnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan dengan menindaklanjuti hasil rapat dengan DPR dan penyelenggara pemilu terdahulu, Kemendagri tentu melihat kesiapan APBD karena UU Pilkada 10/2016 mengamanatkan anggaran dari APBD dan dibantu dari APBN. Sehingga, Langkah yang dilakukan Kemendagri adalah melihat kemampuan daerah.
“Kalau langsung lempar handuk ke APBN, dalam UU dikatakan dapat bukan harus dari APBN, langkah ini harus dilakukan untuk mengetahui kemampuan,” kata Tito di kesempatan sama.
Karena itu, mantan Kapolri ini mengatakan bahwa pihaknya melakukan 2 kali rapat koordinasi dengan 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Pertama, dipimpin langsung oleh Menko Polhukam pada 5 Juni, dihadiri oleh dirinya, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP serta, 270 kepala daerah secara virtual. Setelah itu, ditanyakan daerah mana saja yang siap mengalokasikan anggaran tambahan dan pertanyaan ini dijawab perwakilan dari asosiasi kepala daerah untuk bicara.
“Karena tidak mungkin 270 bicara semua. Yang waktu itu menyampaikam Gubernur Kalimantan Tengah, Wali Kota Tangerang Selatan, dan Bupati Banyuwangi. Semuanya sebagai ketua asosiasi. Mereka semua menyampaikan bahwa sebagian besar menyampaikan mereka siap membantu dari APBD, ada daerah yang perlu dibantu dari APBN,” terangnya.
“Hari ini mudah-mudahan dapat disimpulkan kepastian pemenuhan terhadap usulan yang diajukan KPU,” harapnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan dengan menindaklanjuti hasil rapat dengan DPR dan penyelenggara pemilu terdahulu, Kemendagri tentu melihat kesiapan APBD karena UU Pilkada 10/2016 mengamanatkan anggaran dari APBD dan dibantu dari APBN. Sehingga, Langkah yang dilakukan Kemendagri adalah melihat kemampuan daerah.
“Kalau langsung lempar handuk ke APBN, dalam UU dikatakan dapat bukan harus dari APBN, langkah ini harus dilakukan untuk mengetahui kemampuan,” kata Tito di kesempatan sama.
Karena itu, mantan Kapolri ini mengatakan bahwa pihaknya melakukan 2 kali rapat koordinasi dengan 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Pertama, dipimpin langsung oleh Menko Polhukam pada 5 Juni, dihadiri oleh dirinya, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP serta, 270 kepala daerah secara virtual. Setelah itu, ditanyakan daerah mana saja yang siap mengalokasikan anggaran tambahan dan pertanyaan ini dijawab perwakilan dari asosiasi kepala daerah untuk bicara.
“Karena tidak mungkin 270 bicara semua. Yang waktu itu menyampaikam Gubernur Kalimantan Tengah, Wali Kota Tangerang Selatan, dan Bupati Banyuwangi. Semuanya sebagai ketua asosiasi. Mereka semua menyampaikan bahwa sebagian besar menyampaikan mereka siap membantu dari APBD, ada daerah yang perlu dibantu dari APBN,” terangnya.
Lihat Juga :