Marak Mafia Tanah, Masyarakat Diminta Aktif Daftarkan Aset
Selasa, 18 Januari 2022 - 20:51 WIB
Tenaga Ahli Bidang Pertanahan Wakil Presiden KH Maruf Amin, M. Noor Marzuki meminta masyarakat aktif daftarkan aset untuk mencegah mafia tanah. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah terus menyoroti maraknya praktik mafia tanah yang tidak hanya merugikan masyarakat, tapi juga aset-aset negara. Untuk itu, seluruh pihak perlu bekerja sama dalam penanganan kasus tersebut.
Tenaga Ahli Bidang Pertanahan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, M. Noor Marzuki menyampaikan, masyarakat dapat turut berperan aktif melawan lewat kepedulian dalam pendaftaran aset kepemilikan. "Ya tentunya masing-masing lembaga ini baik KPK maupun pemerintah mengambil langkah-langkah. Yang pertama di bidang pencegahan mempercepat pendaftaran aset-aset ini. Karena kalau sudah terdaftar dan fisiknya jelas, tanahnya jelas, luasnya jelas, saya kira ini sudah satu poin untuk mengamankan aset kita," tutur Noor, Selasa (18/1/2022).
Baca juga: Mafia Tanah Merajalela, DPR Minta Polisi Tangkap Seluruh Jaringannya
Menurut Noor, baik aset negara atau pun milik masyarakat pun perlu dilakukan upaya penjagaan. Dengan begitu, kejanggalan yang terjadi di lapangan dapat dengan segera diketahui. "Kalau seandainya datang mau mengambil bisa ketahuan. Kemudian yang ketiga dokumen-dokumen pertanahan ini kan ada di Kementerian BPN, nah ini yang kita dorong supaya steril, tidak boleh bocor. Karena informasi-informasi data ini kalau bocor bisa ya ini (merugikan)," jelas Noor.
Tenaga Ahli Bidang Pertanahan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, M. Noor Marzuki menyampaikan, masyarakat dapat turut berperan aktif melawan lewat kepedulian dalam pendaftaran aset kepemilikan. "Ya tentunya masing-masing lembaga ini baik KPK maupun pemerintah mengambil langkah-langkah. Yang pertama di bidang pencegahan mempercepat pendaftaran aset-aset ini. Karena kalau sudah terdaftar dan fisiknya jelas, tanahnya jelas, luasnya jelas, saya kira ini sudah satu poin untuk mengamankan aset kita," tutur Noor, Selasa (18/1/2022).
Baca juga: Mafia Tanah Merajalela, DPR Minta Polisi Tangkap Seluruh Jaringannya
Menurut Noor, baik aset negara atau pun milik masyarakat pun perlu dilakukan upaya penjagaan. Dengan begitu, kejanggalan yang terjadi di lapangan dapat dengan segera diketahui. "Kalau seandainya datang mau mengambil bisa ketahuan. Kemudian yang ketiga dokumen-dokumen pertanahan ini kan ada di Kementerian BPN, nah ini yang kita dorong supaya steril, tidak boleh bocor. Karena informasi-informasi data ini kalau bocor bisa ya ini (merugikan)," jelas Noor.
Lihat Juga :