Uji Materi Komcad, Ahli: China Rancang Perang Kuasai Samudera Hindia Pada 2050
Selasa, 18 Januari 2022 - 18:20 WIB
Menurut pengamat pertahanan, Andi Widjajanto, pembentukan komponen cadangan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN adalah bagian dari persiapan menghadapi ancaman dari luar. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - China disebut tengah melakukan rancangan strategis selama 70 tahun. Negeri Tirai Bambu itu siap menggelar kekuatan dan memenangkan perang untuk menang di dua titik yaitu Guam di Samudra Pasifik dan Diego Garcia di Samudera Hindia .
Hal ini disampaikan pengamat pertahanan, Andi Widjajanto yang menjadi ahli pemerintah dalam sidang uji materi UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) mengenai komponen cadangan (komcad), Selasa (18/1/2022). Uji materi UU PSDN diajukan oleh sejumlah LSM. Mereka meminta komponen cadangan dalam UU tersebut dihapuskan karena dinilai membahayakan dan inkonstitusional.
Mereka yang menggugat adalah IMPARSIAL, KontraS, Yayasan Kebajikan Publik Jakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Ikhsan Yosarie, Gustika Fardani Jusuf, dan Leon Alvinda Putra.
Awalnya, Andi Widjajanto ditanya oleh kuasa pemohon, Hussein Ahmad terkait perubahan sikapnya mengenai komcad di UU PSDN.
"Pertama, statement saudara pada tanggal 13 Agustus 2010 dengan judul Pembentukan Komponen Cadangan Tidak Mendesak. Saudara mengatakan bahwa pembentukan komponen cadangan dalam sistem pertahanan Indonesia dalam sistem pertahanan Indonesia saat ini bukanlah hal yang sangat mendesak. Alasannya saudara katakan, saat ini Indonesia memang tidak dalam posisi bersiap untuk bertahan untuk berperang. Pertanyaannya apakah dengan kemudian dibentuknya komponen cadangan sekarang dalam Undang‐Undang PSDN ini, apakah Indonesia sedang bersiap untuk berperang?" kata Hussein Ahmad dalam sidang di MK yang disiarkan melalui YouTube MK (18/1/2022).
Menurut Andi, dilihat dari eskalasi terjadi peningkatan ketegangan antarnegara besar di kawasan ini. "Pada saat saya membuat tulisan itu tahun 2010, tidak ada kondisi‐kondisi yang terjadi antara misalnya Trump dengan China yang mengarah kepada trade world, yang mengarah kepada embargo perusahaan‐perusahaan IT‐nya China, embargo teknologi‐teknologinya China, tidak ada seperti itu," kata Andi Widjajanto.
Sebagai analisis hubungan internasional, Andi berpandangan bahwa hubungan AS-China mereda pasca Joe Biden dinobatkan sebagai Presiden AS. Namun ternyata pandangannya keliru. "Tadinya menduga bahwa dengan kemunculan Biden dari Partai Demokrat akan ada peredaan ketegangan antara China dengan Amerika Serikat, dan ternyata tidak, ketegangannya makin tinggi," ucap Andi.
Baca juga: Alasan ASN Didorong Ikut Komcad: Banyak Terlibat Korupsi, Narkoba, dan Radikalisme
Hal ini disampaikan pengamat pertahanan, Andi Widjajanto yang menjadi ahli pemerintah dalam sidang uji materi UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) mengenai komponen cadangan (komcad), Selasa (18/1/2022). Uji materi UU PSDN diajukan oleh sejumlah LSM. Mereka meminta komponen cadangan dalam UU tersebut dihapuskan karena dinilai membahayakan dan inkonstitusional.
Mereka yang menggugat adalah IMPARSIAL, KontraS, Yayasan Kebajikan Publik Jakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Ikhsan Yosarie, Gustika Fardani Jusuf, dan Leon Alvinda Putra.
Awalnya, Andi Widjajanto ditanya oleh kuasa pemohon, Hussein Ahmad terkait perubahan sikapnya mengenai komcad di UU PSDN.
"Pertama, statement saudara pada tanggal 13 Agustus 2010 dengan judul Pembentukan Komponen Cadangan Tidak Mendesak. Saudara mengatakan bahwa pembentukan komponen cadangan dalam sistem pertahanan Indonesia dalam sistem pertahanan Indonesia saat ini bukanlah hal yang sangat mendesak. Alasannya saudara katakan, saat ini Indonesia memang tidak dalam posisi bersiap untuk bertahan untuk berperang. Pertanyaannya apakah dengan kemudian dibentuknya komponen cadangan sekarang dalam Undang‐Undang PSDN ini, apakah Indonesia sedang bersiap untuk berperang?" kata Hussein Ahmad dalam sidang di MK yang disiarkan melalui YouTube MK (18/1/2022).
Menurut Andi, dilihat dari eskalasi terjadi peningkatan ketegangan antarnegara besar di kawasan ini. "Pada saat saya membuat tulisan itu tahun 2010, tidak ada kondisi‐kondisi yang terjadi antara misalnya Trump dengan China yang mengarah kepada trade world, yang mengarah kepada embargo perusahaan‐perusahaan IT‐nya China, embargo teknologi‐teknologinya China, tidak ada seperti itu," kata Andi Widjajanto.
Sebagai analisis hubungan internasional, Andi berpandangan bahwa hubungan AS-China mereda pasca Joe Biden dinobatkan sebagai Presiden AS. Namun ternyata pandangannya keliru. "Tadinya menduga bahwa dengan kemunculan Biden dari Partai Demokrat akan ada peredaan ketegangan antara China dengan Amerika Serikat, dan ternyata tidak, ketegangannya makin tinggi," ucap Andi.
Baca juga: Alasan ASN Didorong Ikut Komcad: Banyak Terlibat Korupsi, Narkoba, dan Radikalisme
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda