Lantik Mulyo Aji sebagai Sesmenko Polhukam, Mahfud MD Jabarkan Sejumlah Tantangan
Rabu, 12 Januari 2022 - 16:46 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan tantangan yang akan dihadapi pada 2022. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD memimpin acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekretaris Kemenko Polhukam yang baru, Rabu (12/1/2022). Posisi itu kini dijabat Mayjen TNI Mulyo Aji, menggantikan Letjen TNI Tri Soewandono yang memasuki masa purna tugas.
Dalam sambutannya, Mahfud mengingatkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi ke Kemenko Polhukam pada 2022. Antara lain mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah 11 kali berturut-turut diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dinamika situasi nasional. "Tahun lalu, bangsa Indonesia telah berhasil menghadapi dan melalui segala ketidakpastian seperti pandemi, ancaman resesi, gangguan instabilitas kawasan dan lainnya yang justru semakin menguatkan bangsa kita," tutur Mahfud dalam keterangannya, Rabu (12/2/2022).
Mahfud menuturkan, di 2021 pemerintah berhasil menyelamatkan beberapa aset negara melalui Satgas BLBI dan penanganan kasus korupsi lainnya. Menurut dia, terkait bidang hukum, keamanan dan ketertiban, tahun lalu pun jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. "Di bidang politik dan demokrasi, saya yakin di tahun ini kondisi politik tetap stabil, kondusif dan terkendali," jelasnya.
Mahfud memastikan, pemerintah juga akan terus mencermati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja. Di mana pemerintah bersama unsur masyarakat akan menyempurnakan UU Cipta Kerja tersebut. Lalu, isu Papua juga menjadi tantangan lain yang tengah dihadapi pemerintah. Pemerintah, sambung dia, tetap fokus memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik personel, aparat, maupun keuangan.
Hal itu, tiada lain bertujuan untuk secara kolaboratif dan komprehensif membangun kesejahteraan masyarakat Papua. "Pemerintah terus melakukan dialog dan mengatasi berbagai permasalahan dengan pendekatan kesejahteraan, sesuai amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua," katanya.
Dia mengatakan, agenda penting lainnya yang akan dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian adalah pesta demokrasi, pemilu dan Pileg 2024. Mahfud mengimbau hal itu agar dipersiapkan secara maksimal. "Untuk itulah, Kemenko Polhukam harus senantiasa tanggap, siaga dan terus menerus meningkatkan perhatian dalam mengawal stabilitas di bidang politik," ucapnya.
Dalam sambutannya, Mahfud mengingatkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi ke Kemenko Polhukam pada 2022. Antara lain mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah 11 kali berturut-turut diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dinamika situasi nasional. "Tahun lalu, bangsa Indonesia telah berhasil menghadapi dan melalui segala ketidakpastian seperti pandemi, ancaman resesi, gangguan instabilitas kawasan dan lainnya yang justru semakin menguatkan bangsa kita," tutur Mahfud dalam keterangannya, Rabu (12/2/2022).
Mahfud menuturkan, di 2021 pemerintah berhasil menyelamatkan beberapa aset negara melalui Satgas BLBI dan penanganan kasus korupsi lainnya. Menurut dia, terkait bidang hukum, keamanan dan ketertiban, tahun lalu pun jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. "Di bidang politik dan demokrasi, saya yakin di tahun ini kondisi politik tetap stabil, kondusif dan terkendali," jelasnya.
Mahfud memastikan, pemerintah juga akan terus mencermati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja. Di mana pemerintah bersama unsur masyarakat akan menyempurnakan UU Cipta Kerja tersebut. Lalu, isu Papua juga menjadi tantangan lain yang tengah dihadapi pemerintah. Pemerintah, sambung dia, tetap fokus memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik personel, aparat, maupun keuangan.
Hal itu, tiada lain bertujuan untuk secara kolaboratif dan komprehensif membangun kesejahteraan masyarakat Papua. "Pemerintah terus melakukan dialog dan mengatasi berbagai permasalahan dengan pendekatan kesejahteraan, sesuai amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua," katanya.
Dia mengatakan, agenda penting lainnya yang akan dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian adalah pesta demokrasi, pemilu dan Pileg 2024. Mahfud mengimbau hal itu agar dipersiapkan secara maksimal. "Untuk itulah, Kemenko Polhukam harus senantiasa tanggap, siaga dan terus menerus meningkatkan perhatian dalam mengawal stabilitas di bidang politik," ucapnya.
(cip)
tulis komentar anda