Sebut Pengusaha Ingin Pemilu 2024 Diundur, Demokrat: Pandangan Bahlil Rancu
Selasa, 11 Januari 2022 - 08:32 WIB
Anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat, Anwar Hafid turut memberikan komentar keras atas pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Foto/Setkab
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat , Anwar Hafid turut memberikan komentar keras atas pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengklaim bahwa pelaku usaha berharap pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang bisa diundur.
"Menurut saya pandangan Menteri Investasi agak rancu," ujar Anwar saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (10/1/2022).
Dia berpandangan bahwa Pemilu secara esensial merupakan sirkulasi elite yang dilakukan secara reguler. Sehingga, pelaksanaannya pun mesti berdiri di atas azas kepastian.
"Alangkah anehnya jika proses reguler tersebut diubah hanya karena dasar pendapat orang per orang," katanya.
Anwar tak bisa memastikan bahwa keinginan itu murni datang dari pelaku usaha atau justru dari Bahlil sendiri sebagai orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Akan tetapi, yang bisa dipastikan adalah bernegara harus taat dengan konstitusi.
"Pemilu adalah instrumen penting bernegara dan demokrasi. Karena itu, pandangan seperti ini justru bisa jadi bertentangan dengan demokrasi dan konstitusi," tutur dia.
Diberitakan sebelumnya, Bahlil mengatakan kalangan dunia usaha berharap jadwal Pemilu 2024 diundur di tengah masa pemulihan ekonomi. Hal itu diungkapkan Bahlil mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan Pemerintahan Jokowi hingga 2027.
Bahlil mengatakan bahwa saat ini seluruh negara di dunia tengah menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi.
"Jika melihat dunia usaha. Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur?" kata Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia, Senin (10/1/2022).
"Menurut saya pandangan Menteri Investasi agak rancu," ujar Anwar saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (10/1/2022).
Baca Juga
Dia berpandangan bahwa Pemilu secara esensial merupakan sirkulasi elite yang dilakukan secara reguler. Sehingga, pelaksanaannya pun mesti berdiri di atas azas kepastian.
"Alangkah anehnya jika proses reguler tersebut diubah hanya karena dasar pendapat orang per orang," katanya.
Anwar tak bisa memastikan bahwa keinginan itu murni datang dari pelaku usaha atau justru dari Bahlil sendiri sebagai orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Akan tetapi, yang bisa dipastikan adalah bernegara harus taat dengan konstitusi.
"Pemilu adalah instrumen penting bernegara dan demokrasi. Karena itu, pandangan seperti ini justru bisa jadi bertentangan dengan demokrasi dan konstitusi," tutur dia.
Diberitakan sebelumnya, Bahlil mengatakan kalangan dunia usaha berharap jadwal Pemilu 2024 diundur di tengah masa pemulihan ekonomi. Hal itu diungkapkan Bahlil mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan Pemerintahan Jokowi hingga 2027.
Bahlil mengatakan bahwa saat ini seluruh negara di dunia tengah menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi.
Baca Juga
"Jika melihat dunia usaha. Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur?" kata Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia, Senin (10/1/2022).
(kri)
Lihat Juga :
tulis komentar anda