Bahlil Klaim Pengusaha Ingin Pemilu 2024 Diundur, Golkar: Itu Bisa Ganggu Komitmen Jokowi
Senin, 10 Januari 2022 - 20:04 WIB
Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Foto/Dok.SINDOnews
JAKARTA - Klaim Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia bahwa dunia usaha menginginkan Pemilu 2024 diundur menuai polemik. Kali ini, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin yang angkat bicara menanggapinya.
Zulfikar Arse mengatakan, dalam kehidupan bernegara di pemerintahan ada tatanan dan aturan, baik itu pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu untuk eksekutif atau pemilu presiden (pilpres). Kemudian, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sudah jelas ketentuannya bahwa pemilu digelar setiap 5 tahun sekali.
"Apa pun yang terjadi ya tetap dilaksanakan 5 tahun sekali, kalau mau memperpendek, mau memperpanjang ya tatanannya, aturannya dirubah dulu," kata Zulfikar saat dihubungi, Senin (10/1/2022).
Menurut Zulfikar, siapapun warga negara, apakah dari kalangan pengusaha, orang partai, atau presiden sekalipun, baiknya ikuti saja ketentuannya. Karena itulah aturan yang sudah ditetapkan di UUD. "Enak kok kalau begitu (ikut aturan)," imbuhnya.
Ketua DPP Partai Golkar ini mengingatkan, jangan sampai usulan itu mencederai apa yang menjadi komitmen Presiden Jokowi. Sebab, Presiden Jokowi ingin periode kedua atau periode terakhirnya itu berakhir dengan legacy atau warisan yang sangat baik dan makin baik.
"Itu (komitmen Jokowi) harus kita dukung. Menurut saya, usulan itu bisa mengganggu apa yang menjadi komitmen Pak Jokowi," tegas Zulfikar.
Dia menambahkan, jika Indonesia bisa menyelesaikan apa yang menjadi komitmen Presiden Jokowi ini, maka bangsa Indonesia akan menjadi teladan bagi negara-negara di dunia yang demokrasinya sudah maju. Karena bangsa Indonesia bisa menjalankan apa yang diatur oleh konstitusi yang sudah ditetapkan bersama.
"Kalau apa menjadi komitmen Pak Jokowi bisa dituntaskan, itu akan menjadi teladan bagi kita semua dan bangsa kita bisa menjadi negara yang menyamai negara demokrasi yang lain, banyak negara yang maju, banyak negara yang sejahtera, itu komit dengan konstitusi dengan konstitusi yang sudah mereka tetapkan," pungkasnya.
Zulfikar Arse mengatakan, dalam kehidupan bernegara di pemerintahan ada tatanan dan aturan, baik itu pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu untuk eksekutif atau pemilu presiden (pilpres). Kemudian, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sudah jelas ketentuannya bahwa pemilu digelar setiap 5 tahun sekali.
"Apa pun yang terjadi ya tetap dilaksanakan 5 tahun sekali, kalau mau memperpendek, mau memperpanjang ya tatanannya, aturannya dirubah dulu," kata Zulfikar saat dihubungi, Senin (10/1/2022).
Menurut Zulfikar, siapapun warga negara, apakah dari kalangan pengusaha, orang partai, atau presiden sekalipun, baiknya ikuti saja ketentuannya. Karena itulah aturan yang sudah ditetapkan di UUD. "Enak kok kalau begitu (ikut aturan)," imbuhnya.
Ketua DPP Partai Golkar ini mengingatkan, jangan sampai usulan itu mencederai apa yang menjadi komitmen Presiden Jokowi. Sebab, Presiden Jokowi ingin periode kedua atau periode terakhirnya itu berakhir dengan legacy atau warisan yang sangat baik dan makin baik.
"Itu (komitmen Jokowi) harus kita dukung. Menurut saya, usulan itu bisa mengganggu apa yang menjadi komitmen Pak Jokowi," tegas Zulfikar.
Dia menambahkan, jika Indonesia bisa menyelesaikan apa yang menjadi komitmen Presiden Jokowi ini, maka bangsa Indonesia akan menjadi teladan bagi negara-negara di dunia yang demokrasinya sudah maju. Karena bangsa Indonesia bisa menjalankan apa yang diatur oleh konstitusi yang sudah ditetapkan bersama.
"Kalau apa menjadi komitmen Pak Jokowi bisa dituntaskan, itu akan menjadi teladan bagi kita semua dan bangsa kita bisa menjadi negara yang menyamai negara demokrasi yang lain, banyak negara yang maju, banyak negara yang sejahtera, itu komit dengan konstitusi dengan konstitusi yang sudah mereka tetapkan," pungkasnya.
(rca)
tulis komentar anda